Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Bencana Alam
Pengadaan Alat Deteksi Dini Bencana Alam Perlu Diprioritaskan
Saturday 29 Nov 2014 20:05:39
 

Ilustrasi. Sistim alat deteksi bencana Tsunami.(Foto: Istimewa)
 
BOGOR, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR Choirul Muna mendesak Pemerintah memprioritaskan pengadaan alat deteksi dini bencana alam. Seharusnya Indonesia yang juga kaya aneka bencana memiliki 70 ribu alat deteksi dini, tetapi hanya ada 50, itupun banyak yang rusak dan hilang dicuri.

Di sela-sela mengikuti kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sentul, Bogor, Jumat (28/11) Choirul Muna mengatakan, Indonesia ini merupakan daerah rawan bencana dari banjir, tanah longsor, gempa hingga letusan gunung. Karena itu masalah deteksi dini betul-betul diperhatikan.

“Saya mengusulkan Komisi VIII segera mungundang dan membicarakan masalah ini dengan BMKG dan BNPB membahas alat deteksi dini tersebut,” kata politisi Partai Nasdem ini. Anggota Dewan asal Dapil Jateng (Magelang) ini juga menyaksikan sendiri alat-alat deteksi dini Gunung Merapi banyak yang hilang dan rusak, padahal alat ini sangat diperlukan agar masyarakat lebih waspada dan mengurangi serta mencegah korban bencana lebih banyak.

Kapusdiklat Penanggulangan Bencana Nasional Bagus Tjahyono dalam paparannya kepada Tim Komisi VIII juga nengakui alat deteksi dini memang kurang sekali. Karena itu pihaknya tidak akan mengurangi kearifan lokal yang selama ini telah berjalan, misalnya woro-woro dari masayarakat setempat yang sangat membantu menanggulangi bencana.

Choirul Muna juga menyoroti anggaran on call untuk bencana alam yang hanya berjulah Rp.1,6 T untuk seluruh Indonesia. Ia akan membicarakan dana tanggap darurat tersebut dengan BNPB, dan Departemen terkait. “Jangan sampai nanti waktu terjadi bencana, seperti tsunami di Aceh, justru LSM dari luar negeri yang duluan masuk sementara dari dalam negeri sendiri terhambat,” ia menjelaskan.(mp/dpr/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Bencana Alam
 
  Muhammadiyah Layani Lebih dari 800 Ribu Warga dalam Respon Kemanusiaan
  Kerugian Akibat Bencana Alam di Tahun 2021 Tembus Rp 1.000 Triliun
  Perlu Terobosan Penanganan Dampak Bencana
  Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
  Muhammadiyah Miliki Peran Besar dalam Mitigasi Bencana
 
ads1

  Berita Utama
MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

 

ads2

  Berita Terkini
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2