Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Bencana Alam
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
2019-01-22 06:14:25
 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan edukasi parlemen Mahasisw/i Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menilai penanganan pemerintah terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia masih lambat. Selain itu, masih kurangnya penyampaian informasi kebencanaan yang tepat kepada masyarakat, membuat korban bencana alam semakin banyak.

"Saya lihat dalam beberapa bencana alam belakangan ini penanganan pemerintah masih lambat. Informasi-informasi yang disediakan oleh lembaga yang seharusnya memberikan informasi yang tepat itu tidak terjadi," jelas Fadli kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/1).

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini mencontohkan, penyampaian informasi yang tidak tepat seperti kejadian tsunami di Banten. Seharusnya bisa terdeteksi, namun penyampaian informasi itu tidak terjadi. Sehingga mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Padahal, seharusnya Indonesia mempunyai alat pendeteksi tsunami yang baik.

"Ini bisa diminimalkan apabila mempunyai alat pendeteksi tsunami. Masa negara besar seperti Indonesia tidak mampu mendeteksi tsunami dan ternyata juga banyak alat-alat pendeteksinya yang tidak berfungsi," imbuh legislator dapil Jawa Barat ini.

Lebih lanjut, Fadli juga mengkritisi sikap pemerintah yang memotong anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Basarnas yang mengakibatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan bencana alam tidak maksimal.

"Pemotongan anggaran BMKG dan Basarnas ini membuat pencegahan dan penanganan bencana alam tidak maksimal, karena peralatannya juga terbatas. Tentu saya sangat tidak setuju, padahal sekarang ini Indonesia sedang mengalami banyak masalah bencana alam," kritik Fadli.(tn/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Bencana Alam
 
  Muhammadiyah Layani Lebih dari 800 Ribu Warga dalam Respon Kemanusiaan
  Kerugian Akibat Bencana Alam di Tahun 2021 Tembus Rp 1.000 Triliun
  Perlu Terobosan Penanganan Dampak Bencana
  Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
  Muhammadiyah Miliki Peran Besar dalam Mitigasi Bencana
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2