Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Bencana Alam
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
2019-01-22 06:14:25
 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan edukasi parlemen Mahasisw/i Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menilai penanganan pemerintah terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia masih lambat. Selain itu, masih kurangnya penyampaian informasi kebencanaan yang tepat kepada masyarakat, membuat korban bencana alam semakin banyak.

"Saya lihat dalam beberapa bencana alam belakangan ini penanganan pemerintah masih lambat. Informasi-informasi yang disediakan oleh lembaga yang seharusnya memberikan informasi yang tepat itu tidak terjadi," jelas Fadli kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/1).

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini mencontohkan, penyampaian informasi yang tidak tepat seperti kejadian tsunami di Banten. Seharusnya bisa terdeteksi, namun penyampaian informasi itu tidak terjadi. Sehingga mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Padahal, seharusnya Indonesia mempunyai alat pendeteksi tsunami yang baik.

"Ini bisa diminimalkan apabila mempunyai alat pendeteksi tsunami. Masa negara besar seperti Indonesia tidak mampu mendeteksi tsunami dan ternyata juga banyak alat-alat pendeteksinya yang tidak berfungsi," imbuh legislator dapil Jawa Barat ini.

Lebih lanjut, Fadli juga mengkritisi sikap pemerintah yang memotong anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Basarnas yang mengakibatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan bencana alam tidak maksimal.

"Pemotongan anggaran BMKG dan Basarnas ini membuat pencegahan dan penanganan bencana alam tidak maksimal, karena peralatannya juga terbatas. Tentu saya sangat tidak setuju, padahal sekarang ini Indonesia sedang mengalami banyak masalah bencana alam," kritik Fadli.(tn/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2