BANJARMASIN, Berita HUKUM - Pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan sebagai salah satu penghasil terbesar di Indonesia merupakan sektor penggerak roda pertumbuhan ekonomi. Namun pertambangan perusahaan-perusahan batu bara di daerah ini, masih menyisakan persoalan dimana masih ada yang mengeluhkan adanya Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) yang Ilegal di daerah konsesnsi perusahaan tersebut.

Hal tersebut terungkap saat Tim Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan dengan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup, Kementriann LHK, Direktur Pembinaan dan Pengusaha Batu Bara, Perusahaan PT Jorong Barutama Greston, PKP2B, dan jajaran Pemda setempat di Kalimantan Selatan, Kamis (7/12).

Menanggapi persoalan tersebut Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu meminta para perusahaan dan aparat penegak hukum agar bisa bekerjasama dalam memberangus Peti ini.

"Saya yakin jika ada kerja sama yang berkesinambungan antara pihak sekuriti perusahaan dan aparat penegakan hukum persoalan ini bisa selesai," ucapnya.

Melihat hal ini, politisi Gerindra ini mengaku miris. Pasalnya, dari informasi yang disampaikan pada pertemuan tersebut, alat beratnya itu tangguh, sangat besar sekali yang digunakan untuk pencurian penambangan ini, dan barang yang diambil juga bukan barang yang bisa disembunyikan tidak seperti batu bara dan intan, yang bisa dikantongi membawanya juga tidak dapat disembunyikan. "Namun akan nampak jelas tetap lewat jalan besar. Jadi kita sesalkan kalo begini saja tak mampu terselesaikan," ungkapnya.

"Saya kira ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita tertibkan dan meminta pihak-pihak terkait ikut membantu," pintanya.

Ia menuturkan bahwa dalam mengatasi persoalan ini sudah dibentuk Tim Terpadu yang sudah diterbitkan di Peraturan Daerah. "Jadi nanti kita tunggu implementasi, saya kira instrumen hukumnya sudah cukup," tegasnya.

Ia menekankan kembali kepada semua pihak yang bersangkutan baik dari perusahaan yang juga memiliki keamanan diharapkan optimalisasi bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Adapun cara menyelesaikan persoalan tersebut, ia memberikan contoh yaitu dengan memotong rantai perdagangan dima di situ ada pencurinya, penadahnya,dan pembelinya.

"Kita berangus penadahnya dengan demikian tidak ada penadah tidak ada nilai barang curian, sehingga tidak ada pembelinya karena tidak ada barang yang sampai," pungkas Anggota DPR dapil Sumatra Utara.

Senada dengan Gus Irawan, Anggota Komisi VII Fayakhun Andriadi menyatakan persoalan Peti ini sangat menarik, dilihat ada dua prespektif yaitu dari perusahaan itu sendiri dan dari penegakan hukum.

Menurutnya cara menyelesaikan persoalan ini, adalah dengan meminta aparat penegakan hukum agar bisa memberangus penadah liar. Otomatis jika tidak ada penadah, sambungnya, pencuri tidak bisa melempar barang untuk di jual.

"Jadi pencurian batu bara jika tidak ada penadah mau di jual dimana karena tidak bisa dijual di pinggir Jalan. Oleh sebab itu jika tidak ada penadah pencurian berhenti," tandasnya.

Di tempat yang sama Direktur PT Jorong Barutama Greston Ignatius Wurwanto mengucapakan terimakasih dengan kedatangan Tim Komisi VII DPR. Menurutnya, ia bisa menyampaikan sejumlah kendala operasional yang terjadi di lapangan.

Ia menjelaskan bahwa Isu Peti ini sudah cukup lama, dan sudah menjadi trend. "Kalau sekarang jika nanti batu bara turun peti ini tidak datang. Namun jika sebaliknya, jika harga naik Peti akan berdatangan. Sehingga penyelesaipun tidak bisa secara konprehensip karena kita tidak bisa prediksi kapan Peti ini akan marak," paparnya.

Ia mengharapkan kepada Tim Komisi VII DPR, hal-hal yang terkait dengan illegal mining atau Peti ini bisa diperkuat bagaimana aturanya, penataanya, dengan difasilitasi DPR bisa mengharapkan menyuarakan permasalahan yang ada di lapangan.

"Kita berharap dengan bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah agar bisa bersama-sama menghilangkan persoalan Peti tersebut," harapnya.

Persoalan ini sangat merugikan peusahaan pelaku bisnis batu bara, karena mereka bekerja di konsesi kita jadi semua dampak lingkungan akan menjadi beban kita sebagai pemegang PKP2B tapi jauh dari itu tentunya kerugian negara juga ada dari aspek pajak royalti dan lain-lain.(rni/sc/DPR/bh/sya)