GORONTALO, Berita HUKUM - Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terus dimatangkan, diantaranya dengan melaksnakan rapat Road Map Reformasi, Rabu (6/2). Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Prof Dr Ir Winarni Monoarfa MS mengatakan, Road Map bertujuan dijadikan instrumen yang akan memandu perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan karekteristik yang dimilikinya, dengan demikian Road Map harus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangkah Menengah.

"Ini menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan kata lain road map akan menajdi rencana induk bagi pelaksanaan program. Reformsi Birokrasi di seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Road Map ini juga menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang dari mana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi," jelas Winarni.

Winarni menekankan, Reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo mempunyai sasaran yang jelas yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat kemudian mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo DR H Idris Rahim MM berharap melalui rapat ini agar raod map reformasi birokrasi secepatnya bisa selesai sebelum tanggal 16 Februari 2013.

"Karena road map Reformasi Birokrasi yang kita rapatkan sekarang ini akan di lounching pada tanggal 16 Februari tersebut, serta akan diserahkan langsung kepada pejabat pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," kata Idris.(bhc/shs)