JAKARTA, Berita HUKUM - Penanganan yang dilakukan Pemerintah terhadap kebakaran hutan saat ini tidak sistematis, terkesan lambat. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo mengatakan, Pemerintah wajib menjamin pencegahan kerusakan hutan termasuk ekosistemnya dan pencegahan kekeringan di musim kemarau serta pemberantasan kerusakan hutan & ekosistemnya, termasuk pencegahan kebakaran sesuai dg UU no. 18 th 2013 yg merupakan tanggung jawab negara (Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah).

"Harusnya, bila pemerintah saat ini mengimplementasikan UU maka tidak akan terjadi hutan kering & akhirnya terbakar seperti yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bahkan di Pulau Jawa ada sekitar 8 gunung hutannya terbakar termasuk milik PT. Perhutani (Persero),"kata Bambang Haryo.

Menurutnya, harus disadari bahwa kerugian kerusakan hutan dan ekosistemnya sangat besar termasuk gangguan kesehatan masyarakat dan kerugian perekonomian daerah bahkan nasional semakin besar di saat krisis ekonomi saat ini.

"Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup harus bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut, Presiden jokowi harus bisa menyelesaikan bencana asap ini secepatnya, kalau tidak malu sama gelar yang beliau punyai," tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo, yang baru menerima tawaran bantuan dari negara lain untuk mengatasi kebakaran hutan. Menurut Fadli, Jokowi lambat mengambil keputusan tersebut sebab tawaran negara-negara lain itu sudah datang sejak lama.

"Terlambat sih, harusnya kan dari dulu. Ya karena merasa mampu (atasi asap), ternyata tak mampu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10).

Kendati demikian, Fadli tetap mengapresiasi keputusan pemerintah yang akhirnya terbuka menerima tawaran bantuan tersebut. Dia yakin bahwa bantuan dari negara luar ini bisa efektif untuk menanggulangi kabut asap.

"Ini sudah menyangkut masyarakat, mereka sudah berteriak-teriak. Masalah bantuan itu biasa kalau bencana di mana-mana seperti ini," ucapnya.

Fadli juga mendorong agar pemerintah menetapkan bencana asap ini sebagai bencana nasional. Dengan begitu, penanganan hingga anggaran untuk menanggulangi bencana asap ini bisa dilakukan secara nasional.

Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan menerima tawaran bantuan dari negara lain untuk mempercepat penanganan kabut asap. Tawaran itu antara lain datang dari Singapura, Rusia, dan Jepang.(as/dprihs/lhw/kompas/bh/sya)