Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
BBM
Pemerintah Rencanakan Kuota BBM 2014 Sebesar 53 Juta KL
Wednesday 01 May 2013 10:06:17
 

Ilustrasi, POM Bensin Pertamina.(Foto: BeritaHUKUM.com/coy)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan segera mengajukan jumlah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk tahun 2014 ke DPR sebesar 53 juta kilo liter (KL).

"Kan untuk kuota BBM dalam APBN 2013 sebanyak 46,01 juta KL, sedangkan untuk 2014 dianggarkan 53 juta KL, proyeksi tersebut berasal dari perhitungan pemerintah atas kemungkinan realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun ini," kata Hatta di Jakarta, Selasa (30/4).

Menurutnya, jika pemerintah tidak melakukan apa-apa tahun ini maka konsumsi BBM subsidi dapat mencapai 53 juta KL. Dia menambahkan untuk tahun ini kuota konsumsi tetap akan jebol meski pemerintah sudah melakukan kenaikan harga dan pengendalian kuota BBM subsidi. "Namun sekarang kan ada pengendalian BBM subsidi, walaupun diperkirakan tetap akan jebol sampai 48,5 juta kl," katanya.

Hatta menjelaskan bahwa dirinya belum mau berkomentar soal keputusan pemerintah yang rencananya akan menaikkan harga BBM hari ini. "Saya tidak mau berspekulasi soal itu," tegasnya.

Ditambahkannya, kenaikan harga BBM diterapkan sesudah semua kesiapan sudah matang. Selain itu, penerapan satu harga BBM lebih mudah diterapkan ketimbang dengan dua harga BBM.

"Dual pricing (dua harga) itu lebih sulit ketimbang single pricing (satu harga). Dari masukan masyarakat menginginkan satu harga, kita kaji mendalam. Nanti kita akan hitung dampaknya, itu semua ada hitungannya," jelasnya.(dry/ipb/bhc/opn)



 
   Berita Terkait > BBM
 
  Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Kasus Pengetap BBM Bersubsidi Ilegal 6 Bulan Penjara
  Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM
  Legislator Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi Agar Inflasi Terkendali
  BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,42 Juta Liter
  Pemerintah Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat Terkait Kualitas BBM Pertalite
 
ads1

  Berita Utama
HUT RI ke-80, Tokoh Agama Surakarta Gaungkan Semangat Kebersamaan dan Ajak Warga Jauhi Perpecahan

DPR Setujui Surat Presiden terkait Abolisi - Amnesti, Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Diumumkan Bebas dari Hukuman!

Polri: Kasus Praktik Beras 'Oplosan' Naik Tahap Penyidikan

5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

 

ads2

  Berita Terkini
 
HUT RI ke-80, Tokoh Agama Surakarta Gaungkan Semangat Kebersamaan dan Ajak Warga Jauhi Perpecahan

KPK Tetapkan Lagi Satu Tersangka Korupsi Dalam Penyidikan Kasus LPEI

Putusan Kasasi MA Inkracht, Obyek dapat di Eksekusi, Walau Ada Permohonan PK

DPR Setujui Surat Presiden terkait Abolisi - Amnesti, Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Diumumkan Bebas dari Hukuman!

Polri: Kasus Praktik Beras 'Oplosan' Naik Tahap Penyidikan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2