JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah dinilai kurang serius dalam mengantisipasi melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Termasuk dalam menghadapi pelambatan pertumbuhan ekonomi global. Demikian ditegaskan Anggota Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid, saat rapat kerja dengan perwakilan Pemerintah, di Gedung Nusantara II, Rabu (26/8).

“Pemerintah kurang antisipasi dan telat berpikir. Sekarang kurs rupiah terhadap dolar AS sudah Rp 14 ribu lebih. Ini ibarat sakit sudah sampai leher, kita sudah tidak dalam upaya bagaimana mengantisipasi. Termasuk dalam menghadapi ekonomi dunia. Padahal DPR sudah memberikan dorongan,” tegas Jazilul.

Politisi F-PKB ini juga heran dengan sikap Pemerintah yang tidak terpikir dan memprediksi devaluasi Yuan yang dilakukan oleh China. Karena sekarang kondisinya sudah terlanjur parah, Pemerintah diharapkan segera mencari solusi terhadap permasalahan ini.

“Saya berharap kepada pemerintah selalu mengantisipasi, jangan menunggu sampai parah dan bahaya. Sekarang bukan langkah antisipasi lagi, tetapi darurat. Apapun pemerintah harus lakukan, kumpulkan para pengusaha nasional kita. Ajak mereka bersama – sama untuk menyelamatkan keadaan,” saran Jazilul.

Politisi asal Dapil Jawa Timur X juga menyoroti dana transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp 782,2 triliun. Angka ini lebih besar dari besarana belanja Pemerintah Pusat. Ia berharap kepada Pemerintah, dana ini dipastikan sampai ke daerah.

“Jika dana segera sampai ke daerah, maka ekonomi bergerak di daerah. Masalahnya, apakah kemampuan Pemerintah untuk menyerap anggaran dan melaksanakan anggaran yang menjadi persoalan. Bisa saja DPR dan Pemerintah Pusat mengarahkan kepada daerah, tetapi daerah punya kemampuan melaksanakan atau tidak,” kata Jazilul.

Ia menilai, jika daerah tidak mempunyai kemampuan melaksanakan anggaran, maka banyak anggaran yang mengendap di bank-bank daerah, seperti yang banyak terjadi sekarang. Sehingga, harapan Pemerintah ingin mempercepat pemerataan pembangunan, malah menjadi lambat. Walaupun Pemerintah sudah mengeluarkan terobosan, jika SDM tidak memadai, maka tidak akan mengalami perubahan.

“Prinsipnya, soal dana transfer ke daerah, DPR sangat mendukung, karena akan mempercepat anggaran itu berputar di daerah dan bertumbuh di daerah tersebut. Yang menjadi catatan yaitu siap atau tidak daerah tersebut,” kata wakil rakyat yang juga duduk di Komisi V ini sembari menutup perbincangan.(sf/dpr/bh/sya)