Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah Harus Revisi Pertumbuhan Ekonomi
2021-08-01 07:44:56
 

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Postur APBN terus mengalami penyesuaian pada setiap mata anggarannya. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz mengimbau pemerintah merevisi angka pertumbuhan ekonomi 2021 yang dipatok sebesar 5 persen. Bank Indonesia (BI) sendiri sudah merevisi proyeksi pertumbuhan sebanyak tiga kali.

"Pemerintah masih bertahan dengan proyeksi sesuai APBN yaitu 5 persen. Seharusnya target ini direvisi karena postur APBN pasti akan mengalami penyesuaian di beberapa pos mata anggaran. Ini penting dilakukan agar APBN tetap terjaga dari sisi transparansi dan akuntabilitasnya supaya kredible," kata Hafisz dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Sabtu (31/7).

Dikemukakan Hafisz, BI telah melakukan tiga kali revisi atas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 dengan menurunkan angka pertumbuhan. Pertama, pada 25 Februari, angkanya 4,3 persen-5,3 persen. Direvisi menjadi 4,8 persen. Kedua, pada 23 April angkanya 4,1 persen-5,1 persen. Direvisi menjafi 4,6 persen. Dan ketiga, 23 Juli angkanya 3,5 persen-4,3 persen. Direvisi menjadi 3,9 persen. Semua revisinya mengambil titik tengah.

"Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah melakukan koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 3,9 persen tahun 2021. Ini didapat dari Laporan World Economic Outlook edisi Juni 2021. Hal ini hampir mirip dengan koreksi BI yang terakhir, yaitu koreksi tanggal 23 juli 2021," ungkap Hafisz.

Bahkan, mengutip pandangan Bhima Yudhistira Direktur Center of Economic and Law Studies, dengan tekanan mobilitas dan pembatasan sosial, maka proyeksi ekonomi RI bisa saja tidak akan tumbuh di angka 3,9 persen, melainkan hanya tumbuh di kisaran -0,5 persen hingga 2 persen saja. Ini tentu sangat mengkhawatirkan. Sudah seharusnya pemerintah menjadikan penanganan pandemi sebagai titik ukur apakah bisa keluar dari krisis ini.

"Meminjam istilah Cicero filsuf Italia, 'Salus populi suprema lex esto', keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara," tutur legislator dapil Sumatera Selatan I itu. Apalagi, Indonesia baru saja dinyatakan turun kelas oleh Bank Dunia dari kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income) menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income). Ini akan menambah daftar PR pemerintah untuk dapat naik kelas kembali.

"Diperlukan waktu dan kinerja yang lebih berat lagi untuk mencapai Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 4.090 dolar AS, untuk dapat naik kelas kembali menjadi Negara Berpendapatan Menengah Atas (upper-middle income)," tutup politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.(mh/sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Pertumbuhan Ekonomi
 
  Waspadai Pertumbuhan Semu Dampak 'Commodity Boom'
  Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022
  Harga Tidak Juga Stabil, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945
  Roadmap Ekonomi dan Industri Indonesia menuju Superpower Dunia
  Gerakan Ekonomi Hari Raya
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gaji Guru P3K Tertunggak 9 Bulan, Ratih Megasari: Kemendikbud Ristek Harus Respon Cepat

Alifudin Minta BP2MI Selidiki Dugaan Keterlibatan Konsorsium 303 di Kasus TPPO

Firli Tekankan Transparansi hingga Rotasi Pegawai untuk Benahi Sistem Peradilan di MA

Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah

Pengacara Gubernur Papua Dilaporkan ke Badan Intelijen Negara dan Polri terkait Berita Hoax

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2