Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Palestina
Pemerintah Harus Buktikan Janji Politik Dukung Kemerdekaan Palestina
Wednesday 22 Apr 2015 08:05:42
 

Ilustrasi. Aksi massa rakyat Indonesia berbagai golongan di Bundaran HI Jakarta mengecam serangan Zionis Israil di Gaza dan mendukung Kemerdekaan Palestina.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang kesejahteraan rakyat, Fahri Hamzah berharap pemerintah membuktikan janji politiknya yang akan terus mendukung bangsa Palestina dalam mewujudkan kemerdekaannya. Hal itu diungkapkannya saat menerima Presidium MER-C (Medical Emergency Rescue Committee), Senin (20/4) di ruang kerja pimpinan DPR RI, Senayan Jakarta.

“Presiden dan Wapres secara lisan dalam kampanyenya berjanji akan terus mendukung Palestina seperti membuka Kedutaan Besar Indonesia di Palestina. Namun karena Ramallah yang merupakan ibukota Palestina masih diduduki oleh Israel sehingga pemerintah belum bisa mewujudkan janjinya tersebut. Kami berharap ada upaya konkrit lain dari pemerintah untuk mewujudkan janji politiknya,”ungkap Fahri.

Selain itu dikatakan Fahri, pemerintah Indonesia harus memberi dukungan kepada bangsa Palestina sebagai komitmen pendiri bangsa Indonesia terdahulu. Terlebih lagi saat ini ada blokade terhadap Palestina khususnya di Gaza. Sehingga Palestina tidak memiliki kebebasan membangun dirinya. Oleh karena itu akan ada desakan yang kuat terhadap Israel dan negara-negara pendukungnya supaya blokade itu dibuka secepatnya. Supaya Palestina merdeka, dan dapat berhubungan dengan negara-negara lain terutama hubungan dagang.

“Secara khusus saya berharap Bandara di Gaza dapat dibuka kembali dan menjadi kota internasional, supaya negara-negara lain melihat pulau yang sudah berusia ribuan tahun ini. Oleh karena itu Gaza harus dibangun infrastruktur yang baik,”paparnya sambil mengingatkan bahwa isu Palestina ini akan disampaikan pada sesi tersendiri dalam Konferensi Asia-Afrika di DPR yang akan digelar pada 23 April mendatang.(Ayu/dpr/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Palestina
 
  Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
  Terekam, Biadabnya Tentara Israel Rayakan Kehancuran RS Indonesia
  Insiden Terbunuhnya Ismail Haniyeh Perburuk Situasi Timur Tengah
  Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini
  Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
 
ads1

  Berita Utama
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat

Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG

4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua

 

ads2

  Berita Terkini
 
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)

Kapal induk pertama Indonesia segera dikirim dari Italia, persiapan dipercepat

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2