Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah Diminta Sigap Waspadai Risiko Ekonomi Mendatang
2021-10-31 07:27:48
 

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemulihan perekonomian nasional memiliki ancaman yang beragam, mulai dari jangka pendek, menengah dan panjang. Risiko yang harus dihadapi ini sebelumnya terungkap pada World Economic Forum (WEF). Beberapa ancaman yang dimaksud berupa ketidakpastian harga hingga krisis utang sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Sedangkan untuk ancaman risiko jangka menengah yakni 5 sampai 10 tahun ke depan, ada krisis perubahan iklim. Sehingga saat ini dalam forum internasional selalu dibahas mengenai kebijakan untuk memitigasinya. Selain itu, muncul juga digital power concentration dan cyber security failure yang harus diwaspadai.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai bahwa perubahan iklim tentu bisa berdampak bagi kondisi makro ekonomi. "Ini dapat ditinjau baik dari sisi penawaran maupun permintaan tetapi dari sisi penawaran bisa menjadi pemicu dari dampak secara keseluruhan," ungkap Anis dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Sabtu (30/10).

Anis menambahkan kondisi naiknya suhu, perubahan cuaca ekstrim, tekanan udara bisa berkaitan dengan penurunan produktivitas ekonomi yang secara langsung akan mempengaruhi pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, pariwisata dan sebagainya. "Hal ini akan sangat tergantung dengan kemampuan masing-masing negara untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim. Dan iklim awal di setiap negara yang berbeda juga seharusnya akan menentukan besarnya dampak perubahan iklim terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara," tutur Anis.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan bahwa negara seharusnya sudah siap dengan melakukan antisipasi karena kerentanan terhadap perubahan iklim berbeda di setiap negara. Untuk itu, tanggapan kebijakan yang lebih kuat terhadap ancaman perubahan iklim, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi harus disiapkan secara matang, sehingga tidak ada efek semakin bertambah parah jika ditambah dengan masalah simultan, seperti kesehatan dan menurunnya kualitas gizi akibat perubahan iklim tersebut.

Di samping itu, teknologi digital sudah bukan lagi perkara masa depan, namun sudah menjadi realita bagi dunia secara keseluruhan. Perkembangan teknologi yang terus meningkat tajam pun sebenarnya demi mengimbangi kebutuhan manusia akan teknologi yang semakin besar. Di setiap aspek kehidupan akan selalu ada teknologi digital yang membantu aktivitas sehari-hari sehingga menjadikan lebih efisien.

"Bahkan dalam kondisi seperti sekarang ini, sektor komunikasi menjadi bukti nyata bahwa pandemi mendorong masyarakat Indonesia untuk segera melakukan transisi dari manual ke era teknologi digital. Justru kita harus bisa meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan teknologi digital ini," jelas Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tersebut.

Pergeseran aktivitas dari offline menuju online pun akibat pandemi menjadi hal baru bagi para pelajar dan pekerja yang harus beradaptasi dengan beraktivitas secara online di rumah, baik itu untuk bekerja maupun untuk mengikuti pembelajaran. Sedangkan bagi masyarakat dan bisnis yang awalnya belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital, saat ini "dipaksa" untuk segera hidup berdampingan bersama teknologi digital itu sendiri.

Adapun tentang prediksi tingginya harga minyak, Anis mengingatkan mitigasi atau langkah antisipasi dini dari pemerintah. Jangan sampai kenaikan harga minyak nantinya menjadi salah satu faktor terhambatnya pemulihan ekonomi karena harga minyak yang mahal bisa membuat inflasi ikut naik. "Hal ini dapat berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat. Tentu pemerintah harus segera melakukan mitigasi risiko, sehingga hal ini tidak terjadi di tengah proses pemulihan ekonomi dampak pandemi," pungkas Anis.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pertumbuhan Ekonomi
 
  Waspadai Pertumbuhan Semu Dampak 'Commodity Boom'
  Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022
  Harga Tidak Juga Stabil, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945
  Roadmap Ekonomi dan Industri Indonesia menuju Superpower Dunia
  Gerakan Ekonomi Hari Raya
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gaji Guru P3K Tertunggak 9 Bulan, Ratih Megasari: Kemendikbud Ristek Harus Respon Cepat

Alifudin Minta BP2MI Selidiki Dugaan Keterlibatan Konsorsium 303 di Kasus TPPO

Firli Tekankan Transparansi hingga Rotasi Pegawai untuk Benahi Sistem Peradilan di MA

Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah

Pengacara Gubernur Papua Dilaporkan ke Badan Intelijen Negara dan Polri terkait Berita Hoax

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2