Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
RAPBN
Pemerintah Akan Bangun 4431 Km di Tahun 2013
Friday 17 Aug 2012 11:24:07
 

Presiden SBY (Foto: ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah akan mengalokasikan anggaran dalam RAPBN 2013, untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jalan sepanjang 4.431 km akan dibangun dari Sumatera hingga Papua. Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam pidato Nota Keuangan 2013 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, pembangunan itu bertujuan meningkatkan tingkatkan kapasitas jalan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang 4.431 km.

"Pembangunan infrastruktur ini harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memperluas kesempatan kerja, alokasi anggaran belanja modal kita prioritaskan untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keterhubungan domestik (domestic connectivity),"paparnya.

Selain jalan, untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga berencana menggunakan anggaran belanja modal kita rencanakan antara lain untuk: peningkatan kapasitas 188 megawatt, serta pembangunan transmisi sekitar 3.625 kilometer sirkuit (kms); Gardu Induk 4.740 Mega Volt Ampere (MVA); Jaringan Distribusi 9.319 kms; dan Gardu Distribusi 213 MVA.

"Selain itu, alokasi anggaran infrastruktur juga kita prioritaskan untuk pembangunan pelabuhan, berupa penyediaan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan (SDP), pengelolaan prasarana lalu lintas SDP di 61 dermaga, serta pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di 25 lokasi," katanya.

Dalam RAPBN 2013, alokasi belanja modal (untuk infrastruktur) direncanakan sebesar Rp 193,8 triliun, atau naik Rp 25,2 triliun (14,9%) dari pagu anggaran dalam APBN-P 2012. Sementara untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja negara, pemerintah secara konsisten senantiasa berupaya seoptimal mungkin meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih produktif, khususnya pembangunan infrastruktur.(dpr/bhc/opn)



 
   Berita Terkait > RAPBN
 
  Banggar DPR Sepakat Postur Sementara RAPBN 2022 Rp2.714,2 Triliun
  Ketua DPR Berharap Pemerintah Optimalkan Pendapatan Negara pada RAPBN 2022
  Banggar: RAPBN 2022 Disusun Dengan Ketidakpastian
  Penuh Tantangan, RAPBN 2021 Dituntut Kredibel
  Heri Gunawan: RAPBN Harus Berjalan Tepat Sasaran
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2