JAKARTA, Berita HUKUM - Peristiwa anarkis yang terjadi di Tolikara pada Jumat (17/7) lalu, di Papua Barat terkait adanya pembakaran Masjid, hal ini tentunya menjadi keperihatinan bagi seluruh masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat lokal Papua sendiri, hal ini dikatakan Dr Ir Ronowidjojo sebagai Pakar Dewan Pertahanan Nasional disingkat Wantannas.

"Harusnya aparat Kepolisian juga jangan bencong dan cepat tanggaplah, awalnya keributan berawal dari adanya salah satu warga yang tertembak diduga dilakukan oleh oknum polisi disaat mengadakan pengamanan. Inilah awalnya yang memancing kemarahan warga, hingga terjadi pecahnya keributan," ujar Dr Ir Ronowiddjojo pakar Wantanas di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada, Senin (20/7).

Menurutnya juga, adanya keributan apalagi sampai adanya pembakaran Masjid di Karubaga, Kabupaten Tolikara, dan insiden keributan yang terjadi tidak dapat dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun, karena melanggar ajaran agama manapun.

Sementara, kerukunan antar umat beragama di ujung wilayah nusantara ini kembali diuji, manakala peristiwa terjadi pada saat umat muslim setempat hendak melaksanakan Shalat Id. Sehingga isu yang berkembang mengaitkan peristiwa tersebut dengan isu agama, perpecahan antar umat beragama ini tidak pernah ada. Menurutnya salah satu butir kesepakatan bersama sudah disepakati, mengingat tanggal 16 Juli hingga 18 Juli lalu ada acara keagamaan. Umat Kristen warga asli Papua, salah satu butir kesepakatan itu ialah untuk tidak menggelar shalat Id dilapangan dan disepakati pihak umat Islam dan Kristen yang disaksikan Kapolres setempat.

"Tetapi entah kenapa pada hari H-nya, salah satu butir kesepakatan shalat Id dilakukan dilapangan hingga membuat seorang warga berteriak, diperparah dengan adanya penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi yang membuat salah seorang warga tewas," jelasnya.

Dari sinilah, lanjut lulusan KSA IX ini menerangkan, andai masing masing pihak menyepakati butir-butir kesepakatan dan pihak oknum Kepolisian tidak arogan dalam mengamankan keributan, maka kericuhan itu tidak akan terjadi.

Rono yang juga salah seorang pengajar di Lemhanas ini mengharapkan agar aparat Kepolisian harus bisa mencari akar dari permasalahan ini. Dirinya juga pernah langsung datang ke Tolikara dan melihat sisi kehidupan masyarakat asli Papua, mereka hidup masih termarginalkan, tanpa pernah pemerintah Pusat memperhatikan nasib warga di Papua tersebut.

Menurutnya, kesenjangan sosial telah terjadi di Papua antara masyarakat asli Papua yang hidup kurang layak dan warga pendatang yang notabene dibantu Pemerintah pusat. Keributan terjadi karena adanya kesenjangan sosial dan pusat, harusnya pihak BIN dan unsur terkait mengetahui efek domino daripada kesenjangan sosial tersebut, hingga karena kekecewaan yang bertumpuk dari warga Papua dan kaum termarginalkan.

"Tetapi tidak tepat keributan terjadi saat umat Islam melakukan ibadah, diminta pasti dan harus terselesaikan permasalahan kesenjangan sosial di tanah Papua, yang membuat warga asli termaginalkan, dan memulihkan keadaan hingga aman. Kerukunan antar umat beragama sudah terjadi sejak dulu di tanah Papua, cuma pemerintah tidak tanggap akan permasalahan kesenjangan sosial, yang merasa warga asli Papua semakim termarginalkan," ungkapnya.

Diharapkan semua masyarakat beragama harus berpikir jernih, bagaimana kalau akibat kesenjangan ekonomi terjadi, pasti warga cepat tersulut akan keributan.

Lantas iapun menarik kesimpulan, saat ini ketahanan Nasional telah rapuh, Pancasila cuma ada diselembar kertas, andai sila dari Pancasila yang 5 sila dijalankan tidak akan ada kaum termaginalkan. Saat ini ketahanan Nasional sudah berada di titik Nadir, hendaknya semua pihak yang saat ini menjabat dipemerintahan untuk tidak lupa diri dan angkuh, hendaknya melihat hal nyata karena faktor kesenjangan sosial penyebab keributan terjadi. Akar permasalahan karena adanya marginalisasi. Jadi dirinya yakin apabila pihak aparat terkait bisa mengungkap permasalahan keributan yang muaranya menjadi pembakaran masjid dan pengrusakan lainnya.

Tapi masalahnya, momen yang diambil salah, tepat pas hari Raya Idul Fitri dilaksanakan, kalau sampai meluas sampai ke SARA berarti bodoh, pihak aparat terkait tidak mampu menyelesaikan masalah cepat tanggap dan mencari info dan melihat akar masalah yang terjadi, "Bangsa bodoh yang tidak dapat menyikapi permasalahan secara jernih," cetusnya pula.

Karenanya, seorang Negarawan sejati harus jernih dalam menyikapi segala permasalahan yang terjadi, dan dalam mengatasi konflik yang awalnya dipicu dari kesenjangan ekonomi dan kaum termaginalkan.

Negarawan sejati harus imbang dalam mengatasi segala permasalahan dan situasi yang terjadi, tidak memandang sebelah mata akan sesuatu hal yang terjadi (bh/bar)