Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
BUMN
Peluncuran Buku, Antara Pasar dan Politik: BUMN di Bawah Dahlan Iskan
Tuesday 04 Jun 2013 14:06:24
 

Menteri BUMN Dahlan Iskan, Selasa (4/6) saat menerima buku tentangnya yang ditulis oleh Fachry Ali.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Bertempat di Gedung Arsip Nasional, Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) meluncurkan buku Antara Pasar dan Politik: BUMN di Bawah Dahlan Iskan karya Fachry Ali dan R.J Lino. Penerbitan bekerja sama dengan Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia.

Bertindak sebagai pembahas buku, ekonomi Prof Dr. M. Dawam Rahardjo dan kandidat doctor bidang ekonomi Berly Martawardaya MSc, Moderator Dr. Emil Dardak.

Dawam Rahardjo tidak menginginkan BUMN dikuasai oleh para politisi. "Ini tidak boleh BUMN di pengaruhi oleh kuasa para politisi," kata Dawam, di lantai 2 Gedung Arsip Nasional, jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (4/6).

Buku membahas kepemimpinan Dahlan Iskan atas BUMN sejak 2011 yang boleh dibilang fenomenal. Dengan sifat urakannya, Dahlan seorang tokoh "swasta" yang bertekad melaksanakan reformasi BUMN dengan cara yang demonstratif telah membuat sejarah, tradisi kerja BUMN, dan dunia politik berlangsung dinamis.

Sementara itu, Fachry Ali dalam kesempatan peluncuran Buku ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para hadirin dan insan pers yang menyempatkan diri hadir. "Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para hadirin dan Wartawan yang hadir dalam acara ini," kata Fachry.

Disatu pihak, sebagai Menteri BUMN, Dahlan adalah bagian dari the authorized power structure. Maka dia seharusnya terkait dengan berbagai prosedur dan etika yang berlaku. Namun Dahlan justru membawa wewenang yang diperolehnya dari the authorized power ke dalam lapangan the unauthorized power structure.

Hal ini telah menimbulkan gejolak politis, seperti pertentangan Dahlan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.(bhc/mdb)



 
   Berita Terkait > BUMN
 
  Pakar Koperasi: Justru Erick Thohir yang Lakukan Pembubaran BUMN
  Kasus Dugaan Korupsi PLN Batubara, Kejati DKI Kumpulkan Data dan Keterangan Sejumlah Pihak
  Legislator Desak Batalkan IPO PT Pertamina Geothermal Energy
  Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo
  Komisi VI Setujui Tambahan PMN 3 BUMN
 
ads1

  Berita Utama
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

 

ads2

  Berita Terkini
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"

Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2