JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait perseteruan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan ketua Harry Azhar Aziz yang kini semakin memanas. Hal ini terkait menyusul adanya hasil audit BPK terhadap kasus pemprov DKI Jakarta pada pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat, yang diawali dengan adanya transaksi tunai Pemprov DKI Jakarta senilai Rp755,69 miliar melalui mekanisme yang tidak Iazim, hingga akhirnya transaksi pembelian lahan tersebut terdapat adanya kerugian negara hingga Rp191,33 miliar.

Dalam 2x kali laporan hasil audit, BPK yang menilai ada ketidaksesuaian prosedur dalam proses pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Pemprov DKI Jakarta dinilai membeli dengan harga lebih tinggi dari yang seharusnya, hingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

Dalam hal ini Markoni Kotto selaku Ketua Umum Organisasi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) meminta agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dapat menegur Ahok, karena secara terbuka telah melecehkan BPK sebagai sebuah lembaga tinggi negara. Ahok yang berkoar-koar di media dengan beraninya mengatakan beberapa kali; ;hasil audit 'BPK ngaco', 'Laporan BPK itu menipu saya', 'Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran' dan lainnya, yang tidak sepatutnya dikatakan oleh seorang pempimpin.

"Jika ini dibiarkan dan Ahok tidak ditegur, dia akan semakin liar dan menganggap lembaga negara lainnya juga tidak benar," tegas Markoni Kotto, di Jakarta, Kamis (14/4).

Dengan tidak ditegurnya Ahok, tambahnya, akan membuat Ahok semakin 'besar kepala' dan merasa menang sendiri. Bahka Ahok akan merasa kalau dirinya ditakuti semua orang. "Bukan hanya itu, Ahok akan menyalahkan lembaga negara lain yang tidak sependapat dengan keinginannya. Ini berbaya," cetus Markoni Kotto.

Tindakan Ahok ini, adalah pelecehan lembaga negara yang dilakukan secara terbuka oleh aparat negara. "Ini sudah keterlaluan dan mengancam kestabilan bernegara," tegasnya.

Karena itu, pihaknya mendesak Presiden Jokowi yang dikenal dengan programnya Revolusi Mental untuk dapat menegur Ahok agar tidak melecehkan lembaga negara. "Hanya Presiden Jokowi yang bisa menegur Ahok. Kami yakin presiden bisa menegur Ahok," pungkas Markoni Kotto,(bh/bar)