Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Ditjen Pajak
Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Korupsi Sistem Informasi
Thursday 05 Apr 2012 02:04:14
 

Ilustrasi Suap (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah Dhana Widyatmika yang diduga memiliki rekening mencurigakan puluhan miliar, kali ini Kejaksaan Agung mengumumkan ada Pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terlibat kasus korupsi.

Jika Dhana memiliki rekening gedut, kali ini RNK rekan satu kantornya diduga mengendalikan proyek sistem informasi di Ditjen Pajak hingga negara menderita kerugian mencapai Rp 14 miliar, dari nilai proyek Rp 43,6 miliar. "Dia menyesuaikan (proyek) dengan penawaran yang diajukan pemenang tender," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Adi Toegarisman saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (4/4).

Adi menambahkan, RNK ikut terlibat dalam proses lelang tender yang tidak sehat, karena membantu PT Berca Hardaya Perkasa agar memenangkan tender. Direktur PT Berca Hardaya Perkasa(BHP.red) sendiri yakni Lim Wendra Halingkar sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. “Untuk itu Kejaksaan akan memeriksa tersangka pada 9 April. Dan sejak sejak 30 Maret 2011 tersangka telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri,” tambahnya.

Lebih lanjut Adi menjelaskan, dalam kasus ini bukan hanya RNK saja yang terlibat. Ketua Panitia Proses Pengadaan Sistem Informasi Manajemen , Bahar dan Pejabat Pembuat Komitmen, Pulung Sukarno juga ditetapkan sebagai tersangka. “Saat ini berkas keduanya telah masuk dalam penuntutan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur BHP Lim Wendra Halingkar, berkasnya tidak lama lagi akan dinaikan ketahap penuntutan.

Sekedar informasi, dalam proyek yang memiliki anggaran lebih dari Rp 43 miliar ini, ada hal yang tidak lazim. Dimana dalam proses pelaksanaanya begitu proyek berjalan ada proses perubahan spesifikasi teknis yang disesuaikan dengan penawaran dari salah satu perserta lelang yaitu PT BHP. (dbs/rob)



 
   Berita Terkait > Kasus Ditjen Pajak
 
  5 Konglomerat tak Ber-NPWP Pindah Negara, Menkeu Tetap Harus Tagih Utang Pajaknya
  Kasus STPI, Kepala KPP Pratama Surabaya Dipanggil Penyidik
  Dhana Banding Atas Vonis Tujuh Tahun Penjara
  Uang Rp 3,4 Miliar, Dikirim Hendro ke Dhana melalui Istri dan pegawainya
  Eksepsi Dhana Widyatmika Ditolak Majelis Hakim
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2