Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Ditjen Pajak
Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Korupsi Sistem Informasi
Thursday 05 Apr 2012 02:04:14
 

Ilustrasi Suap (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah Dhana Widyatmika yang diduga memiliki rekening mencurigakan puluhan miliar, kali ini Kejaksaan Agung mengumumkan ada Pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terlibat kasus korupsi.

Jika Dhana memiliki rekening gedut, kali ini RNK rekan satu kantornya diduga mengendalikan proyek sistem informasi di Ditjen Pajak hingga negara menderita kerugian mencapai Rp 14 miliar, dari nilai proyek Rp 43,6 miliar. "Dia menyesuaikan (proyek) dengan penawaran yang diajukan pemenang tender," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Adi Toegarisman saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (4/4).

Adi menambahkan, RNK ikut terlibat dalam proses lelang tender yang tidak sehat, karena membantu PT Berca Hardaya Perkasa agar memenangkan tender. Direktur PT Berca Hardaya Perkasa(BHP.red) sendiri yakni Lim Wendra Halingkar sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. “Untuk itu Kejaksaan akan memeriksa tersangka pada 9 April. Dan sejak sejak 30 Maret 2011 tersangka telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri,” tambahnya.

Lebih lanjut Adi menjelaskan, dalam kasus ini bukan hanya RNK saja yang terlibat. Ketua Panitia Proses Pengadaan Sistem Informasi Manajemen , Bahar dan Pejabat Pembuat Komitmen, Pulung Sukarno juga ditetapkan sebagai tersangka. “Saat ini berkas keduanya telah masuk dalam penuntutan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur BHP Lim Wendra Halingkar, berkasnya tidak lama lagi akan dinaikan ketahap penuntutan.

Sekedar informasi, dalam proyek yang memiliki anggaran lebih dari Rp 43 miliar ini, ada hal yang tidak lazim. Dimana dalam proses pelaksanaanya begitu proyek berjalan ada proses perubahan spesifikasi teknis yang disesuaikan dengan penawaran dari salah satu perserta lelang yaitu PT BHP. (dbs/rob)



 
   Berita Terkait > Kasus Ditjen Pajak
 
  5 Konglomerat tak Ber-NPWP Pindah Negara, Menkeu Tetap Harus Tagih Utang Pajaknya
  Kasus STPI, Kepala KPP Pratama Surabaya Dipanggil Penyidik
  Dhana Banding Atas Vonis Tujuh Tahun Penjara
  Uang Rp 3,4 Miliar, Dikirim Hendro ke Dhana melalui Istri dan pegawainya
  Eksepsi Dhana Widyatmika Ditolak Majelis Hakim
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2