Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Hanura
Pecah Lagi, Konflik OSO-Wiranto Bikin Hanura Makin Tak Diperhitungkan di Pilkada 2020
2019-12-20 07:46:04
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang Pilkada 2020 konflik Partai Hanura antara Wiranto dan Oesman Sapta Odang (OSO) semakin memanas. Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan konflik ini akan merugikan Partai Hanura.

"Konflik pasti sangat merugikan Hanura, partai ini mestinya berbenah karena tak lolos ke Senayan. Bukan konsolidasi yang dilakukan malah mempertajam pertikaian," ujar Adi saat dihubungi, Rabu (18/12).

Menurut Adi, cara politik Hanura saat ini semakin melemah dan tidak diperhitungkan. Salah satu halnya yaitu karena tidak lolosnya Hanura ke Senayan dan adanya perpecahan di internal parpol.

"Secara politik bargaining Hanura makin lemah dan tak diperhitungkan. Bukan hanya karena tak lolos Senayan, tapi sudah tak ada lagi yang bisa diharapkan dari partai yang dirundung prahara internal," ujar Adi

,Adi yang juga merupakan Direktur Eksekutif Parameter Politik mengatakan, saat ini Hanura sebaiknya fokus dalam menghadapi Pilkada 2020. Serta melakukan islah dengan cara duduk bersama mencari jalan tengah dari persoalan yang ada.

"Ya fokus konsolidasi dan menatap pilkada 2020, dengan kekuatan yang tersisa. Memang berat, tapi tak ada pilihan lain selain maju terus," kata Adi.

"Solusinya harus islah. Kubu OSO dan Wiranto harus duduk bersama mencari jalan tengah. Jika tidak, Hanura diambang senjakala kehancurannya" sambungnya

Meski tak melampaui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), Partai Hanura sendiri disebut masih dapat mengikuti kontestasi Pilkada 2020. Direktur Perludem Titi Anggraini mengatakan hal ini karena syarat dukungan Pilkada dapat berupa kursi atau suara sah pada Pileg.

"Bisa, kan di DPRD tidak ada PT, dia dapat kursi dan suara kok. Kalau Pilkada kan syarat dukungannya 20% kursi atau 25% suara sah Pileg, PT hanya ada untuk DPR RI," tutur Titi saat dihubungi terpisah.

Diketahui, perseteruan antara Wiranto dan Oesman Sapta Odang (OSO) soal penguasaan Partai Hanura kian panas. Wiranto buka-bukaan awalnya dia ingin menjadikan OSO ibarat 'ketum boneka', namun OSO memberontak merebut partai yang didirikan oleh Ketua Wantimpres itu.

Panasnya Wiranto versus OSO ini berawal saat loyalis OSO mendesak agar Wiranto mengundurkan diri dari posisi Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Hanura setelah terpilih sebagai Wantimpres. Awalnya Wiranto menolak karena larangan Wantimpres menjabat di partai hanya berlaku untuk pengurus harian.

Namun hari ini, Rabu (18/12), Wiranto menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Wanbin Hanura. Ia hanya menegaskan bukan dipecat dari partai sendiri, melainkan memutuskan mundur dari dari Ketua Wanbin.

Tak hanya itu, Wiranto juga meminta OSO mematuhi pakta integritas yang dibuat sebelum ia terpilih sebagai Ketum. Eks Menko Polhukam itu mendesak OSO mundur dari Ketum karena OSO gagal membawa Hanura lolos ambang batas parlemen pada Pileg 2019.

Sementara, Hanura pecah lagi. Pecahnya Partai Hanura itu usai tensi politik antara sang ketum Oesman Sapta Odang (OSO) dengan Wiranto yang baru saja mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pembina (Wanbin) semakin memanas.

Panasnya pertikaian OSO vs Wiranto itu pun memunculkan perpecahan dalam tubuh Hanura. Ada kubu yang berdiri di belakang Wiranto dan kubu yang membela OSO.

Kisruh itu berawal dari penunjukan Wiranto sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang berujung desakan agar eks Menko Polhukam itu mundur dari Hanura. Desakan itu kemudian dibalas Wiranto dengan mendesak OSO untuk mundur dari Ketua Umum.

Saling tuding pun terjadi. Mulai dari posisi Wanbin yang dipersoalkan kubu OSO hingga kubu Wiranto yang menuding OSO tak becus dan pencaplok partai.

"Sejak Pak Wiranto memberikan mandat Pak OSO sebagai ketua umum. Sejak hari itu Pak Wiranto tidak menjadi pengurus partai lagi karena memang tidak ada di struktur," kata Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Muhammad Ongen Sangaji yang berada di kubu OSO, di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

"Sebetulnya gaya Hanura di bawah Pak OSO itu, saya kebetulan lama di reserse. Di Amerika ada namanya corporate rider, pencaplok perusahaan. Caranya, kalau ada perusahaan bermasalah, kita ikut sahamnya, kita beli, kemudian kita ambil alih. Kalau beliau ini saya katakan political party rider, pencaplok partai politik," kata Ketua Dewan Kehormatan Hanura Chairuddin Ismail yang berada di kubu Wiranto.

Adu mulut di media pun terus berlangsung. Puncaknya, Hanura tak mengundang Wiranto ke Munas III yang digelar pada Selasa (17/12) hingga Rabu (18/12) kemarin. Wiranto pun kemudian menggelar konferensi pers untuk meminta OSO mundur dan menyikapi kisruh yang terjadi.

Dalam jumpa pers itu, Wiranto tak sendiri. Dia turut didampingi oleh sejumlah pendiri Hanura lainnya, salah satunya Ketua Dewan Kehormatan Hanura Chairuddin Ismail.

Gelaran Munas III Hanura pun kemudian dituding abal-abal. Chairuddin menuding banyak hal yang tak lazim dalam gelaran Munas III. Dia pun menegaskan akan menggelar munaslub untuk menyelamatkan partai.

Chairuddin menilai OSO yang kembali terpilih sebagai ketum secara aklamasi tak lagi mampu memimpin Hanura dan justru membawa Hanura ke kematian karena gagal lolos ke Senayan. Karena itu, pihaknya ingin menggelar Munaslub untuk memilih pimpinan lain yang dianggap lebih mampu membawa Hanura maju.

"Bukan tandingan, jadi gini tadi saya katakan Hanura sana itu abal-abal. Karena pengurusnya semua tidak diundang termasuk daerah. Disingkirkan semua orang-orang itu kan. Nah jadi sekarang cara penyelematannya dengan ngomong gini mudah-mudahan orang di bawah yang tadinya disingkirkan itu bangkit kembali kan. Itu kita bersatukan dengan suatu kekuatan di sini," kata Ketua Dewan Kehormatan Hanura Chairuddin Ismail yang berada di kubu Wiranto dalam acara jumpa pers di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12).

Tak tanggung-tanggung, kubu Wiranto menggaet kembali kader dan eks kader yang diklaim telah 'ditendang' oleh OSO. Kekuatan, kata Chairuddin, bahkan telah digalang sejak OSO dinilai tak mampu memajukan Hanura. Konsolidasi pun akan segera digelar untuk mempersatukan orang-orang yang disingkirkan.

"Ya nanti konsolidasi. Dia balik lagi kembali. Jadi kita menghindari hal-hal yang seperti konflik partai biasa. Nggak ada soal pembentukan. Nanti mereka yang sadar kembali, kalau mereka mau ke Pak OSO sana ya silakan saja. Tetapi ya kita dilihat di situ kan berarti ada dua Partai Hanura kan, ya nggak? Cuma kita melihatnya sana Hanuranya Hanura apa?" kata Chairuddin.

OSO sendiri enggan berkomentar banyak akan rencana munaslub tandingan yang diwacanakan kubu Wiranto. OSO menegaskan partai yang resmi adalah yang terdaftar di Kemenkum HAM.

"Partai politik yang resmi adalah partai politik yang terdaftar di Menkum HAM," kata OSO di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

Pecahnya Hanura sendiri bukanlah kali pertama terjadi. Pada Januari 2018 lalu, Hanura sempat terbelah menjadi kubu Ambhara dan kubu Manhattan yang bermula dari saling pecat antara Sekretaris Jendral DPP Hanura Syarifuddin Sudding--yang sekarang telah berpindah ke PAN--dan OSO.

Kubu Ambhara diketuai oleh Daryatmo yang terpilih berdasarkan Munaslub pada 18 Januari 2018. Sementara kubu Manhattan dipimpin oleh OSO.(dwia/mae/jbr/detiknews/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Partai Hanura
 
  Hanura Usul Pembentukan UU Pembuktian Terbalik Soal Harta Kekayaan Pejabat Negara
  Pecah Lagi, Konflik OSO-Wiranto Bikin Hanura Makin Tak Diperhitungkan di Pilkada 2020
  Hanura Bambu Apus Sesalkan Penyataan OSO Tuding Wiranto Penyebab Terpuruknya Partai
  Desak Polisi Tersangkakan Komisioner KPU, Ribuan Kader Hanura Geruduk Polda Metro Jaya
  Aswanto SH Putra Asli Bengkulu Bacaleg Partai Hanura untuk DPR RI
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2