Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
LIRA
Parsindo - LIRA: Kritik Konstruktif agar Negara Ini Dikelola dengan Manajemen Lebih Baik
Thursday 17 Sep 2015 05:04:26
 

HM Jusuf Rizal, SE, M.Si Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) ang juga sebagai Ketua Umum Ormas Perisai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) saat memberikan keterangan Pers, di Jakarta, Rabu (16/9).(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - HM. Jusuf Rizal sebagai Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) yang juga sebagai Ketua Umum Ormas Perisai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) mengutarakan bahwa, menyelenggarakan seminar untuk meneropong kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla dalam bidang Politik, Demokrasi, Ekonomi, dan Hukum, saat memberikan keterangan pers kepada para wartawan pada Rabu (16/9) siang, di sela Musyawarah Nasional (Munas) II LIRA di Hotel Bidakara, Jakarta.

"Saat ini, pemerintahan dijalankan Jokowi-JK, maka LIRA akan pro pemerintahan, namun tetap kritis. Tentu saja dalam realitas ada yang kurang pas, karena itulah bentuk kecintaan Ormas Perisai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) dan LIRA kepada Pemerintah. Kritik konstruktif agar negara ini dikelola dengan manajemen lebih baik," tegas Jusuf Rizal.

Dewasa ini terjadi masalah-masalah ekonomi termasuk perihal dollar yang semakin menguat, dimana pengelolaan manajemen dan liberalisasi demokrasi di Indonesia. "Tujuannya adalah, kita ingin menggali pemikiran tokoh yang kritis dalam menyikapi perkembangan ekonomi, politik, demokrasi, hukum dan harus dikembalikan kepada UUD'45. Nantinya, pemikiran-pemikiran kritis ini akan menjadi rekomendasi politik dari LIRA dan Parsindo, untuk disampaikan kepada Pemerintahan Jokowi-JK," jelas HM Jusuf Rizal, SE, M.Si..

Seperti diketahui, kemarin dalam acara Seminar yang diadakan pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 LIRA di Hotel Bidakara pada 15-17 September, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo yang juga turut hadir membuka Musyawarah Nasional pada, Selasa (15/9). Selain itu ada juga Wakil Ketua MUI KH Marsudi Suud, Wakil Ketua MPR Mahyudin, Ketua Bidang Hukum Partai Demokrat Ruhut Sitompul, dan artis Nia Daniati.

Sementara, pada hari kedua Munas di Rabu (16/7), mengundang Mahfud MD, Marzuki Ali, Ichsanuddin Noersy selaku narasumber yang mengisi pada sesi seminarnya. "Pemikiran mereka cukup mewakili ke-Indonesiaan dan sesuai dengan masing-masing, dalam rangka meneropong Pemerintahan Jokowi-JK," tambah Jusuf Rizal.

Pikiran-pikiran ini kita harapkan memperoleh solusi solusi, "serta pendekatan-pendekatan agar jangan sampai kondisi yang tidak stabil terus menerus nantinya dapat menyebabkan "untrust" bagi masyarakat, dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, politik dan sosial di masyarakat itu," ujarnya.

Maka, kita berikan hal-hal yang sepatutnya dilakukan agar tingkat kepercayan makin baik, "tingkat pencapaian untuk memberikan pembangunan lebih baik demi keadilan dan kemakmuran masyarakat tercapai," tandasnya.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > LIRA
 
  Parsindo - LIRA: Kritik Konstruktif agar Negara Ini Dikelola dengan Manajemen Lebih Baik
  Penegakan Hukum Syariat Islam Aceh Tidak Memiliki Konsep yang Jelas
  LIRA: Pejabat & DPRK Langsa Predator Dana APBK
 
ads1

  Berita Utama
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"

 

ads2

  Berita Terkini
 
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"

Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2