NEW DELHI (BeritaHUKUM.com) – Partai oposisi India melancarkan kritik tajam terhadap pemerintah, karena gagal untuk mengajukan rancangan undang-undang antikorupsi yang kontroversial ke majelis tinggi.

RUU Antikorupsi yang disebut Lokpal memberikan kekuasaan independen kepada ombudsman untuk menuntut politisi dan pengawai negeri sipil. Ombusman di India dikenal dengan nama Lokpal.

Dalam sidang yang berlangsung ricuh hingga tengah malam itu, parlemen India akhirnya menangguhkan pemungutan suara terhadap RUU Antikorupsi. Padahal, Selasa (27/12) lalu, majelis rendah telah menyetujui RUU tersebut. Draf itu pun dianggap perlu mendapatkan persetujuan majelis tinggi untuk menjadi aturan hukum. Dengan pembatalan ini, RUU Antikorupsi tersebut harus direvisi dan dipresentasikan kembali.

Pemerintah India, seperti dirilis BBC, Jumat (30.12), menyatakan bahwa menghormati konstitusi yang ditangguhkan itu. Masyarakat dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan pemungutan suara itu.

Oposisi BJP mengatakan pemerintah telah sengaja merancang ‘kerusuhan’ di parlemen yang belum tentu menyetujui RUU tersebut. Oposisi pun meminta Perdana Menteri Manmohan Singh untuk mundur secepatnya, karena pemerintahannya tak lagi pantas berkuasa.

Pemerintah dianggap telah kehilangan seluruh hak moral untuk melanjutkan kekuasaan. Partai Kongres tidak pernah serius dan berkomitmen untuk memperkuat Lokpal. Mereka mengatur seluruh drama perdebatan yang terjadi hingga tengah malam itu.

Partai koalisi yang berkuasa memiliki 94 anggota parlemen dan hanya membutuhkan sedikit suara dari 122 anggota untuk menggolkan RUU itu. Pemimpin Partai Komunis India (Marxist) Sitaram Yechury mengatakan, penundaan merupakan ‘kekalahan moral yang besar’ bagi Partai Kongres. Jika pemerintah serius untuk meloloskan RUU itu, harus membuat partai oposisi yakin.

Pemimpin partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah, Sukhendu Roy, juga mengkritik penundaan pemugutan suara, dan mengatakan itu merupakan hari yang memalukan bagi demokrasi dan hasil ‘orkestra kerusuhan’.

Pemimpin gerakan antikorupsi Anna Hazare menyebut RUU itu tidak berguna. Bahkan, ia beberapa kali Hazare melakukan aksi mogok makan untuk menentang korupsi di India. Pasalnya, dalam draf RUU memberikan kekebalan bagi Kementerian Kehakiman dan Kantor Perdana Menteri dari pemeriksaan kasus korupsi.(sya)