JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Kerja Penyusunan Prolegnas 2014 Badan Legislasi DPR RI (Panja Baleg) mengusulkan 66 RUU Prioritas 2014. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Baleg, Abdul Kadir Karding saat memimpin rapat panja tersebut, di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senin (16/12)

“Usulan RUU Prioritas tersebut, akan kami laporkan pada Rapat Pleno Baleg pada sore hari ini untuk ditetapkan menjadi RUU Prioritas 2014”, kata Karding.

66 RUU Prioritas 2014 tersebut, terdiri dari 34 RUU dalam proses pembicaraan Tingkat I, 26 RUU dalam proses penyusunan, 5 RUU Usulan Pemerintah dan 1 RUU Usulan DPD.

Menurut Karding, RUU yang diusulkan dalam RUU Prioritas 2014 adalah yang memenuhi urgensi secara substansi dan kriteria tehnis, yaitu telah disusun naskah akademis dan draftnya, serta masuk dalam prolegnas seperti kesepakatan panja.

“Mengingat waktu dan masa politik, panja betul-betul secara obyektif melihat mana yang betul-betul perlu dan mana yang betul-betul mampu,” ujar politisi Fraksi PKB ini.

“Jangan kita menentukan terlalu banyak RUU tetapi kita tidak mampu menyelesaikannya. Itu akan memukul balik kepada kita ke depannya,” tandasnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM yang mewakili pemerintah, Wicipto Setiadi mengucapkan terimakasih kepada panja, atas selesainya pembahasan RUU Prioritas 2014.

Wicipto mengajak baik kepada pemerintah maupun DPR untuk tetap realistis dalam menentukan prioritas prolegnas yang akan datang.

“Mungkin di 2014 perlu kita pertimbangkan lagi, jangan sampai mengusulkan terutama yang lima tahunan (Prolegnas Jangka Panjang) jangan sampai jumlahnya sampai 200 sekian. Dan mungkin juga untuk tahunan (RUU Prioritas) bisa kita perkecil lagi tidak sampai di atas 70 RUU jumlahnya,” kata Wicipto.

“Jika hal ini disepakati, mudah-mudahan citra kita sebagai pembentuk Undang-undang, baik DPR maupun Pemerintah semakin baik dan mudah-mudahan kinerjanya dinilai baik oleh pers atau publik,” imbuhnya.(sc/dpr/bhc/rby)