JAKARTA, Berita HUKUM - TNI memposisikan Gubernur sebagai mitra strategis, sehingga perlu adanya sebuah sinergitas antara TNI dan Pemerintah Daerah (Pemda), sebuah kolaborasi dan proaktif di dalam menyusun sistem pertahanan sejak dini. Demikian sepenggal sambutan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko pada acara Pembaretan dan Pemberian Brevet kepada Ir. Basuki Tjahja Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta di Mabes TNI Cilangkap, Jumat (12/12).

Menurut Panglima TNI, Sinergitas dapat terjadi apabila TNI dan para Gubernur memiliki pemahaman yang sama. TNI memiliki semangat untuk bersama-bersama Gubernur dan seluruh jajaran pemerintahan agar bersatu padu dengan TNI untuk memikirkan bagaimana sistem pertahanan yang bersifat semesta ini dibangun sejak dini. “TNI memberi apresiasi kepada para Gubernur dan saat ini kepada bapak Basuki selaku Gubernur DKI Jakarta untuk mendapatkan Baret dan Brevet dari TNI”, ungkap Panglima TNI.

Lebih lanjut Jenderal TNI Dr. Moeldoko mengungkapkan bahwa dalam sistem pertahanan negara yaitu sistem pertahanan rakyat semesta, maknanya adalah apabila negara diserang, maka seluruh sumber daya nasional akan dimobilisasi untuk kepentingan nasional. “ Untuk itulah Panglima TNI, Pangdam, Pangkoopsau dan Pangarmabar akan sangat terbantu apabila Gubernur ikut memikirkan sejak awal mengenai sistem pertahanan negara dengan baik,” ujar Panglima TNI.

Makna pemakaian baret adalah agar dapat digunakan oleh Gubernur ketika mengambil apel atau pada upacara militer tertentu, kemudian Gubernur se-Indonesia memiliki kekuatan militer di daerahnya, Gubernur dapat memiliki TNI apabila di daerahnya terjadi sesuatu, “Gubernur tidak boleh malu untuk berkoordinasi kepada Pangdam setempat untuk meminta bantuan demi keamanan dan kesejahteraan rakyat”, tegas Panglima TNI.

Sebelumnya, pembaretan kepada 29 Gubernur se-Indonesia telah disematkan oleh Panglima TNI di Dermaga Ujung Mako Armatim Surabaya, pada Peringatan ke-69 Hari TNI tahun 2014 beberapa waktu yang lalu.

Turut hadir dalam acara tersebut Kasum TNI, Irjen TNI, para Asisten Panglima, Pangkostrad, para Asisten Pemerintahan DKI Jakarta, Kepala BPKD, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Pemadam kebaran dan penanggulangan bencana dan para Walikota serta Bupati.(tni/bhc/sya)