BANDA ACEH, Berita HUKUM - Ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan Rokok bagi Kesehatan, sehingga di pandang perlu mengatur tentang kawasan Tanpa rokok dalam wilayah Kota Banda Aceh,” ujarnya.

Menurutnya, penertiban asap rokok di Kota Banda Aceh sudah pernah di bahas. Namun, belum ada keputusan yang signifikan terhadap qanun kawasan tanpa rokok di Kota Banda Aceh dan juga pemantauan yang belum efektif.

“Dan kita akan segera menetapkan qanun di Kota Banda Aceh tentang kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan promosi atau penggunaan rokok,” ungkapnya.

Selain itu, katanya, ruang dilarang merokok seperti ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak di mana tenaga kerja bekerja sering di masuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran ruang rapat, ruang seminar dan sejenisnya.

“Angkutan umum juga merupakan alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang ruangnya tertutup termasuk di dalamnya taksi, bus umum. Namun pelaku usaha atau pimpinan penanggungjawab terhadap kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok,” imbuhnya.

Bahkan pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Kota Banda Aceh untuk melakukan kawasan bebas asap rokok di kampus. Baik di Unsyiah, IAIN maupun perguruan tinggi lainnya di Kota Banda Aceh.

“Kalau ini dibiarkan akan bertambah banyak yang sakit dari perokok aktif. Apa lagi merokok di tempat umum. Bukan kah merokok dapat merusak kesehatan, paru-pari bisa hancur efek dari rokok. Kwalitas manusia perokok juga menurun di tambah lagi biaya hidup perokok berat. Kalau masyarakat sakit karena efek rokok, yang obati Negara. Otomatis perokok juga membuat susah negara karena yang biaya Negara,” paparnya.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRA bidang Pendidikan dan Olahraga Tgk. Mahyaruddin Yusuf yang dimintai tanggapanya sangat mendukung langkah Walikota Banda Aceh, untuk menerapkan qanun area bebas asap rok. Dan serta memberikan sanksi terhadap PNS di jajaran pemko Banda Aceh yang merokok di tempat umum, Demikian seperti yang dikutip dari jpnn.com, pada Kamis (20/12).(rus/jpc/bhc/rby)