Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
PLTA
PLTA Saguling Penting dalam Suplai Listrik Jawa-Bali
2021-09-19 08:44:13
 

Ilustrasi. PLTA Saguling Bandung.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yulliani Paris mengatakan, PLTA Saguling berperan penting dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali yang diinterkoneksikan melalui saluran utama tegangan extra tinggi 500 Kv. Selain sebagai tambahan untuk suplai listrik di Jawa-Bali, PLTA ini juga sebagai pengatur frekuensi sistem dengan menerapkan LFC dan dapat melakukan pengisian tegangan.

"Perkembangan cukup bagus, men-support Jawa-Bali. Ini harus dipertahankan, bagaimana suplai tidak setop sama sekali. Harus diperhatikan penjaga aspek keselamatan sistem. Ini salah satu contoh bagaimana penggunaan EBT," kata Andi Yuliani di PLTA Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (16/9).

Setelah mendengar paparan dari PT Indonesia Power terkait PLTA Saguling, politisi Fraksi PAN ini lantas menyoroti biaya jasa pengelolaan sumber daya air dalam Undang-Undang Sumber Daya Air. Dimana, PLTA menjadi subjek hukum yang diwajibkan membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

"Saya mendorong Komisi VII mengadakan rapat bersama dengan PUPR terkait UU SDA yang memberikan implikasi pembayaran pajak pengelolaan sumber daya air yang semakin besar. PLTA kan termasuk program strategi nasional, kalau seluruh PLTA harus membayar pajak, ini memberikan beban yang besar. Padahal kita berhadap melalui PLTA harganya lebih mudah," ungkapnya.

Di tempat yang sama, pihak PT Indonesia Power menyampaikan terkait Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Dimana, PLN Group meminta Pemutihan Pembayaran BJPSDA tahun 2013 sampai dengan 2019 yang disampaikan ke Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Skema pembayaran BJPSDA menggunakan prinsip Cost and Benefit, dengan menggunakan Perjanjian atau kontrak dan SLA, BJPSDA hanya dikenakan kepada pembangkit PLTA, Tarif BJPSDA mempertimbangkan daya saing produk.

Diketahui, kebutuhan energi listrik nasional terus meningkat hingga sebesar 6.9 persen per tahun. Sebaliknya ketersediaan energi fosil sebagai sumber energi primer pembangkit tenaga listrik terus menurun. Ditambah lagi, adanya trend global dimana pemanfaatan energi berbasis fosil akan semakin ditinggalkan.

Untuk pemenuhan energi nasional dan sejalan dengan arah Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dirumuskan oleh Dewan Energi Nasional bersama Komisi VII DPR RI dan disahkan oleh Presiden dalam bentuk PP No. 79 Tahun 2014, terdapat poin-poin penting dalam KEN tersebut. Salah satunya adalah target bauran EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050. Pemanfaatan PLTA ditargetkan mencapai 20.960 MW (2025) dan 45.379 MW (2050).(rnm/es?DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > PLTA
 
  PLTA Saguling Penting dalam Suplai Listrik Jawa-Bali
  Komunitas Gabema Sepakat Bangun PLTA Aek Sirahar
  Kasus PLTA Asahan III, Kesaksian Bintatar Hutabarat Dinilai Bohong
  DPR Pertanyakan Progres PLTA Batang Toru dan Pembangkit Belawan
  Didemo Keluarga, Ahli Waris Lahan PLTA Tonsea PLN Berkelit
 
ads1

  Berita Utama
Kapolda Metro Sebut Pengguna Ganja di Jakarta Masih Tinggi

Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat

Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober

Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
2 Oknum TNI AU Diduga Bantu Rachel Vennya Kabur dari Karantina: Dinonaktifkan dan Diperiksa PM

Syarief Abdullah: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Mendesak

Daftar 5 Situs Mengunduh Lagu di YouTube Menjadi MP3 Tanpa Aplikasi

Legislator Pertanyakan Penunjukan KAI Pimpin Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pertumbuhan Ekonomi Cina Melambat Akibat Pandemi Corona Hingga Utang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2