Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
PKS Nilai Penerapan Standarisasi Masker Terlambat: Harusnya Sejak Awal 3M
2021-02-04 20:48:59
 

Ketua DPP PKS, Kurniasih Mufidayati.(Foto: @PKSejahtera)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya standarisasi penggunaan masker agar efektif mencegah penularan virus Corona (COVID-19). PKS menilai aturan standarisasi masker seharusnya diterapkan semenjak adanya penerapan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun).

"Standarisasi masker harusnya sudah dilakukan sejak awal diterapkannya 3M. Kenapa nggak ada standarisasi selama ini? Sangat terlambat. Kalau memang selama ini belum ada standar, ya besok harus ada standarnya," kata Ketua DPP PKS, Kurniasih Mufidayati kepada wartawan, Rabu (3/2).

Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan masker yang digunakan harus sesuai standar kesehatan. Tujuannya agar maksimal melindungi masyarakat dari penularan Corona.

"Tentu saja masker yang digunakan masyarakat harus sesuai kriteria kesehatan, sehingga bisa secara maksimal melindungi masyarakat," katanya.

Kurniasih juga meminta agar pemerintah mengantisipasi kerugian produsen masker yang sudah diproduksi secara massal. Utamanya kepada produsen masker golongan usaha kecil dan menengah (UMKM).

"Walau sudah sangat terlambat, terhadap masker yang sudah beredar di pasaran, maka pemerintah harus ikut tanggung jawab mengantisipasi potensi kerugiannya. Khususnya untuk produsen yang UMKM dan diproduk secara resmi ya, karena kan kasihan juga. Ini kan kesalahan pemerintah baru mau keluarkan standar setelah hampir 1 tahun pandemi terjadi di Indonesia. Aneh banget," paparnya.

Mengenai standarisasi masker ini, Kurniasih berharap agar pemerintah melakukan sosialisasi secara masif. Pemerintah juga diminta melakukan edukasi mengenai penggunaan masker yang baik dan benar.

"Masker yang terstandar ini kemudian disampaikan kepada semua stakeholder dan masyarakat secara masif dan segera. Akan lebih bagus jika pemerintah menyediakan masker yang memenuhi kriteria kesehatan. Juga harus terus disosialisasikan cara menggunakan masker yang benar," jelasnya.(PKS/detik/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
  Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
  Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
  Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
  Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
ads1

  Berita Utama
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"

Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

 

ads2

  Berita Terkini
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"

Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya

Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa

Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya

Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2