Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pendidikan
PKS Khawatirkan Nasib Pendidikan Indonesia di Bawah Mendiknas Nadiem Makarim
2019-10-24 10:44:08
 

Nadiem Makarim.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti pos Kemendikbud yang diisi oleh mantan Pendiri dan CEO Go-Jek Nadiem Makarim yang menjadi Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang latar belakangnya adalah pebisnis. Menurutnya, penunjukan Nadiem oleh Jokowi ibarat berjudi.

"Ada juga nama yang mungkin juga terlihat asing pada pos kementerian yang ditugaskan. Misal saja, Nadiem Makarim dari CeO Gojek diberikan tugas sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini tentunya publik bertanya latar belakang penunjukan pebisnis sebagai menteri pendidikan," katanya di Jakarta, Rabu (23/10).

Aboe Bakar khawatir dengan nasib dunia pendidikan Indonesia apabila dipimpin pebisnis. "Tentu saya tidak meragukan kemampuan Mas Nadiem Makarim dalam mengelola bisnis, namun tak salah juga jika saya mengkhawatirkan nasib dunia pendidikan kita ke depan. Ini akan dilihat seperti ada gambling (perjudian) pada dunia pendidikan kita," ucapnya.

Meski memberi catatan pada Kemendikbud, PKS menurutnya mengapresiasi penempatan beberapa tokoh di beberapa pos seperti Kemenkes, Kemenpar, Kemenkeu dan Kemenlu.

"Saya juga mengapresiasi diambilnya nama nama profesional yang sangat jauh dari dunia politik. Seperti penunjukan dr Terawan sebagai Menkes, Whisnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN," katanya

"Bisa jadi banyak ide besar dan kreatif yang mereka bawa untuk mengembangkan kementerian. Saya kira ini adalah langkah berani dari presiden yang bisa membawa harapan baru bagi masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut, Aboe Bakar juga memuji langkah Presiden Jokowi dengan memberikan porsi kabinet yang seimbang antara kalangan profesional dan parpol.

"Saya mengapresiasi susunan Kabinet yang diumumkan tadi dari 38, sebanyak 21 berasal dari kalangan profesional. Ini berarti setidaknya ada 55% para menteri berasal dari kalangan profesional, sedangkan yang sisanya sebanyak 45% berasal dari partai politik," pungkasnya.(bal/merdeka/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pendidikan
 
  HNW: Peraturan Menteri Agama Penanganan Kekerasan Seksual Mestinya Adil dan Masukkan Pendekatan Agama
  Beri Kuliah Umum Mahasiswa Unair, Firli Bagikan Tips Sukses hingga Jadi Presiden
  Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021
  HNW Minta Kemenag Tindak Tegas Pemotong Bantuan Pesantren
  Ratna Juwita Pertanyakan Alokasi Dana Abadi Pesantren Tak Tercantum di APBN 2022
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2