Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PKS
PKS: Kedubes AS Harusnya Tidak Tutup
Saturday 22 Sep 2012 00:07:58
 

Anggota Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tidak seharusnya Kedutaan Besar AS di Indonesia ditutup. Menurut Anggota Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid penutupan itu dapat menimbulkan spekulasi bahwa Jakarta tidak aman.

"Mestinya AS sebagai negara adi daya yang terbiasa dengan demonstrasi ya tidak perlu menjadi ketakutan", kata Mantan Presiden PKS itu di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (21/9).

Hidayat mengatakan, penutupan Kedubes AS akan menjadi berita internasional. Seharusnya, kata Hidayat, AS berani memberikan contoh kepada kedutaan yang lain bahwa terdapat masalah yang dihadapi.

Hidayat berharap Dubes AS untuk RI Scot Marciel menemui pimpinan DPR. Pasalnya, film Innocence of Muslims telah menodai prinsip tentang kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan HAM.

"Kan kita dituntut untuk toleran ya. Kalau toleran kan sesuatu yang bersifat reciprocal, timbal balik. Jangan mengharapkan kita toleran ke yang lain padahal yang lain tidak. Sebenarnya kan harus saling tolerir. Siapa sih yang tidak tahu bahwa umat Islam itu jumlahnya di dunia sangat besar. Dan siapa yang tidak tahu kalau umat Islam itu mengagungkan Nabi Muhammad. Mestinya kan ditolerir ini jadi kemudian hubungan diantara kita menjadi hubungan yang sangat harmonis karena saling toleran", ungkapnya.(tbn/bhc/opn)



 
   Berita Terkait > PKS
 
  PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok
  PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta
  Hasil Rapimnas, Syaikhu Ungkap Kriteria Capres Pilihan PKS
  Usul Raffi Ahmad Capres 2024, PKS Sedang Berusaha Mengubah Citra sebagai Partai Tengah
  Fraksi PKS: KEM-PPKF 2023 Harus Cermati Arah Politik Anggaran Negara
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya

Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa

Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya

Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2