Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PDIP
PDIP Bantah Telah Tetapkan Capres
Tuesday 04 Mar 2014 12:46:37
 

Ilustrasi. Saat pelantikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).(Foto: BH/put)
 
SEMARANG, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menetapkan calon Presiden, menyusul pemberitaan penetapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai Capres dari PDIP peserta Pemilu 2014 nomor 4.

"Pemberitaan yang berkembang hari ini (4/3) yang menyatakan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, telah menetapkan capres, sama sekali tidak benar," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kepada ANTARA, di Semarang, Selasa.

Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I menegaskan bahwa DPP tetap memegang teguh hasil keputusan Kongres III PDI Perjuangan serta Rakernas I dan III PDI Perjuangan bahwa pasangan capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat.

Berbagai pertimbangan, lanjut dia, terkait dengan kondisi politik global, tantangan kepemimpinan yang akan datang, dan dinamika politik nasional sebagaimana disampaikan oleh Megawati yang diberi amanah Kongres dan Rakernas PDI Perjuangan.

"Dengan demikian, keputusan sepenuhnya berada di tangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Dalam hal ini, beliau tentunya masih menyiapkan berbagai macam skenario untuk mengantisipasi berbagai perkembangan politik nasional dan internasional," katanya.

Ia menegaskan pula bahwa urusan capres dan cawapres melekat erat dengan kepentingan bangsa dan negara serta ikut menentukan secara langsung lebih dari 230 juta rakyat Indonesia.

Karena itulah, lanjut Tjahjo, pertimbangan politik PDI Perjuangan melalui Ibu Ketua Umum akan diambil secara mendalam cermat teliti hati-hati sebagaimana Megawati di dalam mengambil keputusan politik.(ANT/D.Dj/Ella/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > PDIP
 
  PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
  Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
  Pengamat: Megawati Tak Gentar, Anggap Kasus Hasto Kristiyanto Cuma Angin Sepoi-sepoi, Bukan Badai
  Ada yang Ingin Dongkel Megawati dari Kursi Ketua Umum saat Kongres 2025, PDIP: Sudah Ada Tanda-tanda
  Megawati: Saya Bilang ke Anak Buah Gak Usah Takut, Kalau Ditangkap, Saya Datang
 
ads1

  Berita Utama
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat

Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG

4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua

 

ads2

  Berita Terkini
 
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)

Kapal induk pertama Indonesia segera dikirim dari Italia, persiapan dipercepat

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2