JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Umum PDIP, Megawati menyarankan agar pendistribusian kartu undangan pemilihan Gubernur DKI Jakarta bisa dilakukan sesuai jadwal. Pasalnya, meski tahapan pencoblosan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2012. Pendistribusian ini dianggap belum maksimal, karena masih ada warga DKI yang belum mendapatkan undangan untuk menyalurkan hak pilihnya.

"Untuk masalah kartu undangan, yang dijadwalkan oleh KPUD, seharusnya didistribusikan dari tanggal 6 sampai 8 Juli. Ternyata, sampai tadi, sebelum saya ke DPP, saya masih terus menerima laporan, masih banyak warga belum menerima kartu undangan tersebut. Kalau ini tidak berjalan seperti apa yang disepakati, maka saya meminta kepada pihak penyelenggara pemilukada ini untuk menjalankan sesuai seperti apa yang disepakati," ujar Megawati saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/7).

Sementara itu, Pelaksana Harian Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya akan menunggu sampai nanti malam, apakah pendistribusian surat undangan pemilih telah dilakukan secara optimal. Jika masih belum selesai, pihaknya berencana akan mengadukan ke KPU DKI Jakarta. "Kalau misalnya besok masih banyak yang belum dapat, kita akan adukan kepada KPU," katanya.

Saat ditanya wartawan, apakah kader PDIP masih banyak yang belum mendapatkan surat undangan. Djarot menjawab hingga saat ini, Ketua Umum PDIP saja belum menerima undangan untuk menyalurkan suaranya dalam pesta demokrasi DKI. Termasuk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. "Bu Mega saja belum dapat," imbuhnya.

Oleh karenanya, Djarot mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pengawalan terhadap petugas RT/RW dalam mendistribusikan surat undangan tersebut. "Kami akan kawal RT RW atau petugas KPPS untu ikut membantu supaya distribusi itu tepat sasaran dan tidak ada intimidasi," jelasnya. (bhc/biz)