Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Papua
Natalius Pigai: PDIP dan Pemerintah Diisi Rasialis, Satu Menteri dari Papua Saja Tidak Ada
2021-01-24 17:58:54
 

Aktivis Papua, Natalius Pigai.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan rezim Joko Widodo dianggap memproduksi rasisme secara masif.

Begitu tegas disampaikan oleh aktivis Papua, Natalius Pigai dalam akun Twitternya @NataliusPigai2.

Dalam tulisannya itu, Pigai juga menyertakan link berita soal pernyataan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa PDIP mendambakan Walikota Solo dari Papua atau orang Jawa jadi Walikota di Papua.

"PDIP dan pemerintahnya partai yang diisi orang rasialis. Zaman Jokowi dan PDIP memproduksi rasisme secara massif," ujar Pigai seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu siang (24/1).

Pigai pun juga menyoroti para menteri kabinet Jokowi yang tidak ada yang berasal dari rakyat Papua.

"Mau bantah? Dari 34 menteri, satu Menteri dari Papua saja tidak ada, itu bukti gamblang bahwa kalian rasis. Jadi jangan pura-pura persatuan dan bhinneka yang utopis," katanya.

Bahkan, kata Pigai, selama pemerintahan Jokowi, banyak konflik dan kejahatan di Papua yang cenderung didasari rasisme.

Mantan Komisoner Komnas HAM ini pun mengajak agar isu-isu rasisme bisa segera dihapuskan dari kehidupan di Indonesia.

"Selama pemerintahan Joko widodo, pembanaian dan kejahatan HAM di Papua cenderung didasari rasisme, kita harus hapuskan itu," pungkasnya.(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Papua
 
  TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
  Pemilik dan Masyarakat Papua Geruduk Kementerian LHK, Desak Menteri Usut Indikasi Mafia Tanah dan Hutan Adat di Jayapura Selatan
  Kejati Pabar Penjarakan SA Mantan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
  Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
  Pelinus Balinal Sebut Keamanan, Perdamaian dan Persatuan sebagai Prioritas di Kabupaten Puncak
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2