JAKARTA, Berita HUKUM - Pidato Presiden Joko Widodo saat pembukaan Konferensi Asia Afrika menuai pujian banyak kalangan. Selain menyentuh sejumlah permasalahan, Jokowi juga banyak menyingung sikap dan tindak tanduk negara-negara maju dan organisasi perkumpulan negara di dunia terhadap bangsa bangsa Asia-Afrika yang belum mencapai kemerdekaan dalam bidang ekonomi seperti Indonesia.

Misalnya, pernyataan Jokowi soal ketimpangan dan ketidakadilan global. Yaitu, negara-negara kaya yang hanya sekitar 20 persen penduduk dunia menghabiskan 70 persen sumber daya bumi; ratusan orang di belahan bumi sebelah utara menikmati hidup super kaya, sementara 1,2 miliar penduduk dunia di sebelah selatan tidak berdaya dan berpenghasilan kurang dari 2 dolar per hari.

Namun Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai pidato Jokowi tersebut hanya sebuah retorika usang. Sebab Jokowi sendiri sebagai kepala pemerintahan justru dalam kebijakannya mengundang korporasi-korporasi asing untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam di Indonesia.

"Jokowi bahkan mengabaikan UU Minerba yang melarang eksport hasil tambang konsetrat dan memberikan izin eksport hasil tambang konsetrat kepada Freeport dan Newmont sebagai representative dari negara-negara kaya yang hanya sekitar 20 persen penduduk dunia, yang telah menghabiskan 70 persen sumber daya bumi," ungkap Arief dalam siaran persnya pada, Jumat, (24/4).

Begitu juga jika disimak isi pidato Jokowi soal kesejahteraan. Ketika Jokowi menyinggung ketidakadilan dari sisi penghasilan masyarakat, itu juga hanya retorika kosong tanpa ada kebijakan untuk mengubah rezim upah murah bagi buruh di Indonesia yang diciptakan oleh Konsensus IMF ketika membantu Indonesia saat krisis 1997 .

Arief Poyuono juga menyoroti kritik Jokowi terhadap organisasi-oraganisasi keuangan dunia seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB). Saat itu Jokowi mengatakan, pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF dan ADB adalah pandangan yang usang yang perlu dibuang.

Menurut Arief, pidato tersebut juga bualan di siang bolong. Sebab tidak sesuai dengan kebijakan ekonomi Jokowi yang banyak menuruti kemauan Bank Dunia akibat utang Indonesia yang ada di Bank Dunia serta tidak akan dikucurkannya bantuan Bank Dunia jika tidak menaikkan harga BBM dan menghapus subsidi BBM yang berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat dan penghasilan masyarakat, serta meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia

"Jokowi sepertinya tidak mengerti betul tentang makna pidatonya yang meyinggung peran ADB, IMF dan World Bank dalam mempengaruhi perekonomian negara yang dipimpinnya," ungkapnya.

Sebab jika Jokowi tak butuh ADB, IMF dan World Bank, tapi kenapa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, pemerintah mengalokasikan pembiayaan program yang berasal dari WB dan ADB sebesar Rp. 7,14 triliun untuk pembenahan program subsidi bahan bakar minyak (BBM) bermekanisme tetap.

Sementara sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, usai mengikuti pembukaan Konferemsi Parlemen Asia Afrika, Kamis (23/4) memberikan komentarnya bahwa, Fadli mengapresiasi kritik Presiden terhadap Bank Dunia dan IMF. Dengan kritik itu, pemerintah diharapkan konsisten untuk tidak lagi berutang pada dua lembaga keuangan dunia tersebut. “Pidato Pak Jokowi kemarin (22/4), saya kira bagus, termasuk pidato yang keras, mau mengkritik Bank Dunia dan IMF. Tapi sebaiknya kita juga konsisten. Kalau kita mengeritik Bank Dunia jangan kita berutang ke Bank Dunia dan IMF. Konsistensi penting untuk dicatat. Semangat dari pidato itu sangat bagus. Kita dukung. Artinya, kita ingin jadi bangsa yang mandirim dan berdikari.”

Sementara mengomentari rencana pemerintah membuka KBRI di Ramalah, Palestina, Fadli juga mengapresiasi. Menurutnya, rencana tersebut sebenarnya merupakan janji Presiden saat kampanye dulu. “Janji itu masih diingat oleh masyarakat. Saya kira sebaiknya segera diwujudkan.

Sedangkan, mengacu pada data Bank Indonesia, jumlah utang asing Indonesia pada akhir Februari 2015 sebesar USD298,9 miliar (setara Rp3.832 triliun) atau naik 9,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Namun, walau kondisi utang Indonesia yang kian bertambah, Presiden Joko Widodo masih bisa memamerkan mobil Mercedes-Benz Limousine S600 Pullman Guard di acara Peringatan ke-60 Konfernesi Asia Afrika (KAA). Mercedes-Benz Limousine S600 Pullman Guard termasuk salah satu dari 10 mobil termahal di dunia.

Dari beberapa informasi, Limousine S600 merupakan kelas tertinggi di jajaran sedan saloon produksi Mercedes-Benz. Limousine S600 Pullman Guard merupakan versi upgrade dari S600 standard. Harganya sekitar Rp6 miliar.

Sebagaimana diketahui pula, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, dari 22 kepala negara yang hadir di acara KTT Asia Afrika di Indonesia, ternyata ada 9 terpaksa absen dari perhelatan puncak KAA di Bandung. Mereka adalah Raja Yordania, PM Jepang, PM Singapura, PM Thailand, Sultan Brunei, PM Bangladesh, PM Mesir, Presiden Iran, Wapres Seychelles, PM Palestina, untuk bisa mengikuti historical walks di Bandung (24/4) yang merupakan puncak acara 60 tahun peringatan KAA.(dbs/zul/rmol/mh/dpr/bh/sya)