Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
APBN
Muhaimin: Perencanaan APBN Hanya Copy Paste
Wednesday 23 Jan 2013 20:53:10
 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakerrans), Muhaimin Iskandar.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 yang mencapai Rp 1.600 triliun dinilai miss manajemen. Hal itu diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, Rabu (23/1) digedung DPR RI. Karenanya, Muhaimin yang juga ketua DPP itu meminta pada PKB kader agari menggunakan kekuatan politik untuk bisa merubah miss manajemen APBN yang nilainya sangat besar itu.

Hal itu diungkapkan oleh Muhaimin kepada para kadernya saat rapat Fraksi PKB di DPR RI. Ia mengungkapkan sebagai kapasitas ketua DPP PKB, terus terang meskipun belum jadi kesimpulan, kata Muhaimin, tapi dirinya sudah berani simpulkan bahwa APBN Rp 1.600 triliun itu miss manajemen. "Saya sudah berani simpulkan bahwa APBN itu miss komunikasi," ujar Muhaimin siang tadi, Rabu (23/1).

Untuk itu, ia meminta PKB pada kekuatan politik, untuk bisa merubah miss manajemen APBN yang nilainya sangat besar itu, supaya semua partai, khususnya PKB termotivasi melihat Rp 1.600 triliun itu. Pada rapat kerja itu juga dihadiri para petinggi Partai Islam ini. Mereka adalah Ketua FPKB Marwan Jafar, Sekretaris Jenderal PKB Iman Nahrowi, dan anggota FPKB DPR itu.

Didepan para petinggi itu, Muhaimin menegaskan bahwa politik anggaran harus diubah total. Sebab ia menilai masalah bukan karena DPR saja, tapi juga perencanaan awal di Badan Penyelenggaraan Pembangunan Nasional. "Politik anggaran masih sekedar siklus rutin saja," katanya.

Pria yang biasa disebut Cak Imin ini menyebut bahwa dalam menyusun perencanaan anggaran, semua birokrasi menggunakan copy paste saja setiap tahun, tidak pernah memperhatikan filosofis apalagi konseptual dan teknik. "Nah disitulah terjadinya miss manajemen," ujarnya.

Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur itu juga menjelaskan bahwa sudah menjadi tugas wajib DPR khususnya dari FPKB untuk mengoreksi APBN. Sebab dalam sejarah kemajuan perekonomian Indonesia, kata Cak Imin lebih jauh, pemerintah sekaranglah yang paling maju dalam mengumpulkan APBN Rp 1.600 triliun itu sangat besar bila dibandingkan tahun-tahun lalu yang hanya Rp 300 triliun.(bhc/din)



 
   Berita Terkait > APBN
 
  Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
  Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
  Sri Mulyani Beberkan Alasan Prabowo Ingin Pangkas Anggaran Kementerian hingga Rp 306 Triliun
  Anis Byarwati Apresiasi Program Quick Win Prabowo: Potensi Kebocoran Anggaran Harus Diminimalisasi
  APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2