Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Mitra Kerja Komisi DPR Disahkan dalam Rapat Paripurna
Tuesday 04 Nov 2014 04:29:03
 

Ilustrasi. Suasana Sidang Paripurna.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembagian mitra kerja DPR yang terdiri dari kementerian dan lembaga nasional akan disahkan dalam rapat paripurna Selasa (4/11). Pembagian mitra – mitra kerja DPR ke dalam beberapa Komisi tersebut sebelumnya dikonsultasikan oleh pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di ruang pansus B , Senin (03/11).

Rapat konsultasi yang dipimpin oleh wakil ketua DPR Taufik Kurniawan tersebut mengagendakan pembagian mitra kerja DPR dengan beberapa Komisi, dari Komisi I hingga Komisi XI.

Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah juga menegaskan bahwa pembagian mitra kerja yang sudah dikonsultasikan dengan pimpinan fraksi tersebut akan di paripurna kan besok, Selasa (04/11).

“Kesepakatan tentang nomenklatur dan kemitraan di Komisi itu tetap harus merupakan keputusan paripurna. sebab jika tidak diparipurnakan maka tidak bisa dilaksanakan di tingkat kelengkapan dewan, sudah disepakati hari ini oleh pimpinan fraksi dan besok akan dibawa ke paripurna”, ujarnya saat ditemui media seusai rapat.

Fahri menambahkan, nomenklatur dan kemitraan DPR ini akan menyesuaikan Komisi – Komisi di DPR yang jumlahnya 11 Komisi. Namun, jika disepakati Politisi PKS ini menyarankan agar dibuat 3 Komisi tambahan untuk keefektifan kinerja.

“Sekarang kita sepakati dulu 11 Komisi, nanti kita minta teman – teman fraksi untuk mengkaji. Jika bisa disesuaikan ya kita sesuaikan dengan menambah 3 Komisi lagi, karena ruangan yang ada balkonnya berjumlah 14. Sudah dipakai 11 Komisi sekarang, jadi masih sisa 3 bisa kita buat untuk Komisi baru, tapi yang paling penting adalah dikaji dulu sesuai atau tidak”, katanya.(mp/yd/dpr/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
  Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
  Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
  Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
  Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2