JAKARTA, Berita HUKUM - Dua belas paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis Pemerintahan Jokowi, ternyata tak berdampak postif. Paket tersebut tak berjalan efektif bila dilihat dari berbagai indikator. Ini tentu menyedihkan. Pertumbuhan ekonomi hanya 4,92% dan penciptaan lapangan kerja tak menggembirakan.

Heri Gunawan, Anggota Komisi XI DPR RI mengungkapkan hal tersebut, Selasa (31/6). Masih banyak indikator lain yang membuktikan paket kebijakan ini tak berjalan efektif. Misalnya, sebut Heri, investasi di sektor produktif sangat lemah, seperti pertanian, perikanan, dan kelautan. Belum lagi indeks gini hampir mencapai 50%. Harusnya bisa diturunkan menjadi 0,3. Dikatakan Heri, sektor strategis dan produktif belum mendapat perhatian serius pemerintah.

Terbukti, investasi di sektor ini sangat lemah. Padahal, pangsa pasarnya di atas 80%. Idealnya, paket kebijakan lebih banyak ditujukan ke sektor tersebut. "Sampai saat ini belum kelihatan relevansi ke-12 paket kebijakan itu pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Hingga kini, sektor tersebut hanya menyumbang 15,4% dari PDB. Padahal, tenaga kerja di sektor-sektor tersebut di atas 50%," nilai Heri.

Penyebabnya, sambung Heri lagi, antara lain minimnya SDM, investasi, teknologi, dan modal. Ini menjadi sorotan tajam publik. Pada bagian lain, Heri juga menilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masuk dalam paket kebijakan ternyata penyalurannya tidak merata dan optimal. KUR masih terpusat di pulau Jawa.

"Belum lagi kredit bagi petani, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional, dan pedagang kecil lainnya harus dievaluasi dengan sungguh-sungguh. Pemerintah harusnya mampu memaksimalkan peran BUMN seperti Jamkrindo dan Askrindo dalam menciptakan penyaluran KUR yang lebih maksimal dan merata," papar Heri.

Mantan Wakil Ketua Komisi VI itu, melihat, sejauh ini ke-12 paket ekonomi jauh dari semangat ekonomi kerakyatan. Ini ditunjukkannya dengan mengutip laporan Bank Dunia bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang hanya dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. Sedangkan, 80% penduduk atau lebih dari 205 juta orang rawan tertinggal. Di sinilah pentingnya menjadikan visi Trisakti sebagai paradigma paket kebijakan ekonomi.

Paket kebijakan ini membutuhkan dukungan SDM yang berintegritas dan telah teruji, baik profesionalitas, pengalaman, dan jaringannya yang luas. Sementara yang terjadi sekarang sebaliknya. "Mandegnya 12 kebijakan itu karena tidak ditopang dengan SDM yang tepat di bawah kepemimpinan yang kuat. Kita bisa belajar banyak di zaman Pak Harto tentang kepiawaiannya menempatkan orang-orang terbaik dalam mengeksekusi kebijakan strategis," ucap Heri.

Anggota F-Gerinda tersebut belum melihat paket kebijakan pemerintah ini sebagai representasi revolusi mental. Revolusi mental, sambung Heri, bisa dinilai dari seberapa baik pengelolaan manajemen kebijakan bisa berhasil. Pemerintah harus berani melakukan terobosan lewat sinergi ABG (akademisi + bisnisman + government). Dengan sinergi ini diharapkan muncul ikubator bisnis dan para pemodal ventura yang siap mendanai produk-produk kreatif di Tanah Air.

"Selama paradigma kebijakan yang dipakai masih melenceng dari Pancasila sebagai guidance spiritual kebijakan, jangan harap ke-12 kebijakan itu bisa berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia hingga ke akar rumput. Selama ini, kebijakan itu hanya melayani kelompok atas saja. Sedangkan, akar rumput dibiarkan berjuang sendiri tanpa keberpihakan yang sungguh-sungguh," tegas politisi Gerindra dari Dapil Jabar IV ini.(mh/DPR/bh/sya)