Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
KKP
Menteri KP Susi Pudjiastuti Diminta Lapor Kepada KPK Soal Isu Suap
Tuesday 19 May 2015 09:58:31
 

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi statement Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengenai adanya oknum yang akan memberikan 5 Triliun Rupiah kepada Susi apabila dirinya mundur dari Kabinet, Anggota DPR Firman Soebagio dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jateng II meminta Susi segera melaporkan KPK, jika ada seseorang yang ingin menyuapnya agar turun dari posisi Menteri.

"Kalau ada statement akan menyuap dirinya agar turun harusnya laporkan kepada KPK, siapa saja yang ingin menyuapnya,"ujar anggota dari Fraksi Partai Golkar ini.

Menurutnya, jangan sampai ini terkesan hanya statement pribadi, karena munculnya isu resufle di kabinet Jokowi. "Ini jangan sampai terkesan mengelabui, karena memang ada isu resufle kabinet,"tandasnya.

Dia mengaku tidak setuju terhadap Peraturan menteri yang mengakibatkan nelayan tradisional tidak bisa melaut dan mencari nafkah. "Ini disebabkan peraturan Menteri yang tidak jelas ujung pangkalnya, jadi saya meminta Pimpinan DPR menegaskan kepada Presiden bahwa, menteri harus pro rakyat bukan pro kelompok semata," jelasnya.

Belum lama ini, melalui twiternya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku ada yang memintanya untuk mundur dari jabatannya. Permintaan tersebut disertai dengan bayaran hingga triliunan rupiah. Dia mengungkapkan hal tersebut dalam akun Twitter yang terverifikasi miliknya yakni @susipudjiastuti.(Sugeng/dpr/bh/sya)



 
   Berita Terkait > KKP
 
  Jaga Kedaulatan Negara, Riezky Aprilia Tegaskan KKP untuk Serius Bahas RUU Landas Kontinen
  Tragedi Karamnya 14 Kapal Nelayan Kalbar Harus Jadi Pelajaran Penting KKP
  Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara
  Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Akan Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
  Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2