JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri kesehatan Nafsiah Mboi menuding kartu pengobatan gratis kerap digunakan sebagai alat kampanye untuk mempromosikan diri sebagai calon kepala daerah.

Janji kartu pengobatan gratis ini, tegas Menkes setidaknya untuk memberikan penajaman kepada rakyat, agar pasangan calon yang memperoleh dukungan terbanyak mendapat simpati rakyat untuk dipilih pada pemilihan kepala daerah.

"Jadi ini memang prinsip asuransi yang disalahartikan, baik oleh banyak calon-calon bupati atau masyarakat. Kalau diinterpretasikan bahwa semua orang harus dibayarkan oleh pemerintah itu nggak bisa," kata Nafsiah di Kantor Kementerian PDT, Jakarta Pusat, Senin (11/3).

Nafsiah mengungkapkan, di beberapa daerah terdapat calon-calon bupati yang pada waktu kampanye menjanjikan pengobatan gratis. Namun ketika terpilih ternyata APBD tidak cukup, sehingga kabupaten/kota tersebut akhirnya mempunyai utang kepada rumah sakit.

"Kenyataan demikian, di beberapa kabupaten ada calon-calon bupati pada waktu kampanye mengatakan pokoknya kamu pilih saya, nanti saya kasih pengobatan gratis. Tapi saat jadi bupati APBD-nya nggak cukup, sehingga berutang ke rumah sakit. Ini terjadi di beberapa kabupaten/kota," tutup Nafsiah, Demikian seperti yang dikutip dari skalanews.com, pada Senin (11/3).(skl/bhc/sya)