BELU, Berita HUKUM - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri melakukan blusukan ke Kampung TKI Desa Raifatus, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Desa Raifatus terdiri dari 3 dusun di mana desa ini merupakan desa perbatasan langsung dengan Timor Leste. Menaker sengaja ke sana untuk mendengar keluhan dan aspirasi warga dimana sebagian besar warganya menjadi TKI.
"Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mohon maaf kalau saya ke sini mendadak dan tidak memberitahukan terlebih dahulu. Saya ingin mendengar keluh kesah warga di sini," kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri saat melakukan blusukan di Desa Raifatus, Kabupaten Belu, NTT Minggu (15/12) lalu.
Kepala Desa Raifatus Philiberta Lelo pun tak menyangka seorang Menteri bisa datang ke Desa ini.
"Desa kami terpelosok sekali. Kita sangat tidak menyangka bahkan bermimpi seorang menteri ke sini. Terima kasih. Ini anugerah Tuhan buat kami," kata Kepala Desa Raifatus, Philiberta Lelo.
Keluh kesah dimulai dengan keluhan dari Sekretaris Desa, Adrianus Asa. Adrianus mengatakan bahwa pemerintah desa selama ini seringkali dilangkahi oleh PJTKI. PT seringkali datang langsung ke warga.
"Kami dari pemerintah desa merasa kecewa. PT tidak pernah melalui pemerintah desa. Mereka berkerja sendiri. Mereka langsung ke masyarakat. Sedangkan itu, masyarakat sendiri juga percaya dengan PT atau yang mengurus itu. pemerintah Desa tidak dianggap sama sekali," kata Adrianus.
Menjawab hal itu, Menaker meminta kepada warga agar dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa jika mereka/anaknya ingin menjadi TKI.
"Jika ada yang mengajak anak bapak dan ibu pergi ke luar negeri. Suruh bilang dulu ke kepala desa atau sekretaris desa. Biar desa tahu. Nah... Di Jakarta jadi bisa tau," kata Hanif.
"Jadi.. Kalau ibu, Bapak atau Anak pergi saja, pemerintah tidak tau, ini akan menjadi masalah. Apalagi, jika majikannya tidak baik seperti nirmala bonat dan wilfrida soik. Ini menjadi pembelajaran kita semua agar hati-hati," kata Hanif.
Menaker juga menyarankan agar masyarakat jika ingin berangkat melalui jalur legal.
"TKI bermasalah banyak yang berstatus ilegal antara lain seperti tak berdokumen ataupun pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, pesan saya jika ada yang mengajak ke luar negeri koordinasikan dgn pemerintah desa. Ingat! Pemerintah pasti hadir ketika jalurnya legal atau prosedural," kata Hanif.
Menaker juga menjawab terkait pertanyaan warga yang menanyakan terkait dengan negara penempatan TKI sektor domestik.
"Ke Malaysia, singapore dan hong kong tetap dibuka. Namun, prosesnya dibuat lebih ketat, sederhana, aman dan murah. Sehingga, para TKI tidak ditipu oleh oknum yg tidak bertanggung jawab," kata Hanif.
"Ibu Kepala Desa sudah menyimpan nomor handphone saya. Jika ada aspirasi dan keluhan silahkan lapor ke Ibu Kepala Desa nanti biar diteruskan ke saya," tambah Hanif.
Dalam blusukan kali ini, Menaker juga diajak berjalan kaki untuk melihat mata air yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Menaker Hanif yang didampingi Ibu Maarifah Hanif Dhakiri menerima tawaran warga untuk berjalan kaki. Dalam perjalanan Menaker menceritakan dirinya bahwa ia juga mantan anak TKI.
"Saya ini juga orang kampung darj Jawa Tengah. Ibu saya juga jadi TKI selama enam tahun. Jadi, saya pernah merasakan apa yang Ibu/Bapak Rasakan, kata Hanif.(Kemnaker/bhc/sya) |
