Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kementrian Agama
Menag : Perlunya Profesionalitas dan Integritas
Friday 01 Mar 2013 19:15:30
 

Menteri Agama ; Suryadharma Ali,dalam Pembukaan Raker Kanwil Kemenag Se Jawa Barat (Foto ; ist)
 
BEKASI, Berita HUKUM - Dalam rangka menyukseskan program pembangunan dan reformasi birokrasi, Kementerian Agama (Kemenag) terus mendorong peningkatan profesionalitas dan integritas aparaturnya.

Hal itu disampaikan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, saat membuka Rapat Kerja Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, di Asrama Haji Bekasi, Jabar, Rabu (27/2). Menag didampingi Kakanwil Kemenag Jabar Saerodji, dan Dirjen Bimas Islam Prof Abdul Djamil.

Dalam kesempatan tersebut, Menag memberikan bantuan untuk sembilan ormas Islam. Yakni, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah, Mathlaul Anwar, Jam’iyah Al-Wasliyah, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam, Syarikat Islam, dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat.

Bersamaan dengan itu, Hj Indah Suryadharma Ali selaku Pembina Dharma Wanita Kemenag, memperoleh cindera mata berupa plakat dari Ketua Dharma Wanita Kemenag Provinsi Jawa Barat.
“Profesionalitas tanpa integritas akan membawa kerugian dan kehancuran, sedangkan integritas tanpa profesionalitas akan menyebabkan kita jalan di tempat di tengah dunia yang kompetitif,” ujarnya. Karena itu, Menag mengapresiasi tema yang diusung pada Raker Kanwil Kemenag Jabar 2013, yakni Meningkatkan Profesionalitas dan Integritas Aparatur Kementerian Agama Dalam Pelayanan Masyarakat Demi Mewujudkan Kemenag Jabar yang Bebas Korupsi.

“Seluruh aparat Kemenag harus memperbarui paradigma, yaitu bekerja secara dinamis dan proaktif melakukan sinergi dengan unit dan lembaga lain, baik secara internal maupun eksternal, guna memenuhi tuntutan dinamika kementerian dan dinamika masyarakat,” ucapnya.

Menurut Menag, peningkatan profesionalitas dan integritas sebagai jawaban bagi performa kinerja pelayanan masyarakat. “Sehingga, penyelenggaraan rapat kerja sangat strategis untuk mengevaluasi pembuatan dan pelaksanaan program kerja serta memantapkan realisasi agar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Saerodji mengingatkan, pembukaan raker yang berlangsung 27 Februari-1 Maret itu 2013, dihadiri 1.500 peserta yang terdiri atas kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten/kota se-Jabar, para kepala seksi, dan ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenag se-Jabar.
5 Program
Dalam meningkatkan kinerja, Menag kembali mengingatkan lima program pokok yang menjadi fokusKemenag. Yaitu, peningkatan kualitas kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan, kualitas penyelenggaraan haji, dan penciptaan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih.
“Peningkatan kualitas kehidupan beragama, kita lakukan dengan berbagai upaya menciptakan situasi kondusif bagi umat beragama, baik internal maupun internal, dalam meningkatkan kualitas pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama,” ujarnya.

Di bidang peningkatan kerukunan, tutur Menag, Kementerian Agama perlu terus melakukan langkah penting untuk mewujudkan harmoni sosial semaksimal mungkin. Sehingga, hal itu diharapkan dapat menunjang kerukunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Untuk pendidikan agama dan keagamaan, kita juga perlu terus melakukan berbagai langkah penting untuk terciptanya pemerataan akses pendidikan, meningkatkan perhatian dan keberpihakan pelayanan pendidikan terhadap komunitaskurang mampu,” ujarnya.

Soal pelayanan ibadah haji, lanjut Menag, pihaknya senantiasa bersungguh-sungguh melakukan berbagai langkah perbaikan, terutama di bidang regulasi, manajemen, peningkatan profesionalisme petugas, dan pengembangan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.

“Terkait tata kelola kepemerintahan, kita senantiasa memperteguh komitmen bersama untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme termasuk tindakan koruptif lainnya yang merugikan negara melalui peningkatan tata kelola kepemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel,” ujarnya.(bhc/yud/hms/rat)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2