BOGOR, Berita HUKUM – Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) merupakan salah satu solusi agar Indonesia mengurangi ketergantungan menggunakan minyak mentah sebagai sumber energi, khususnya penggunaan sektor transportasi dan listrik.

Dengan kebutuhan BBM sebesar 1,5 juta barel per hari, dibutuhkan impor sekitar 600.000 barel/hari.
Dalam APBNP 2014, sektor transportasi disubsidi dengan anggaran negara sebesar Rp. 246 trilyun dan subsidi biaya listrik Rp. 100 trilyun.

Juru Bicara PT. Perusahaan Gas Negara (PGN), Irwan Andri Atmanto
menyatakan konversi BBM ke BBG turut andil mengurangi beban subsidi negara asalkan pemerintah mendatang dapat mengurangi nilai pajak fiskal pada transportasi mobil yang menggunakan dual mesin konverter atau pemerintah mendorong produksi mobil yang menggunakan mesin berkoventer gas.

“Kami harap agar pemerintah mendatang memperhatikan program konversi BBM ke BBG. Khususnya sektor transportasi yang menggunakan gas. Misalnya mobil dengan teknologi dual konferter itu dikasih pajak yang rendah, “ papar Irwan pada Berita Hukum, usai menghadiri sarasehan wartawan forum ESDM di Bogor, Jum’at (5/9).

Dilain pihak, dalam ranah pemerintah, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Hufron Asrofi, menyebutkan penyerapan dalam sektor rumah tangga telah mencapai 73.500 jaringan gas (Jargas) untuk rumah tangga sejak dimulai pada 2009. Jargas merupakan salah satu program andalan pencanangan konversi BBM ke BBG dari Kementerian ESDM.

“ Pada dasarnya kita memiliki cadangan gas yang cukup. Hanya saja dalam penyerapannya rendah karena itu soal fasilitas penyaluran pada jaringan pipa gas. Kami akan terus tingkatkan. Sebelumya pada 2013-2014 jargas rumah tangga telah terpasang di Sorong, Subang, Blora dan Ogan Ilir. Kedepan roadmapnya untuk Balikpapan dan Lhoksukon pada 2015,” papar Asrofi dalam sarasehan wartawan Esdm


Pemerintah telah mencanangkan beberapa program terkait peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai pengganti bahan bakar minyak sebagai wujud diversifikasi energi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-852/MK.02/2008 tanggal 10 Juli 2008, Program Jaringan Gas Kota (Jargas) untuk rumah tangga merupakan kegiatan prioritas nasional dari Sub Sektor Migas. (Bhc/mat)