GORONTALO, Berita HUKUM - Memperingati Hari Buruh sedunia (may day), ribuan Guru Honor yang tergabung dalam Forum Guru Honor (FGH) serta Buruh yang berhimpun dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Gorontalo, melakukan unjuk rasa di sejumlah lokasi di Kota Gorontalo. Seperti Kantor Jamsostek, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Kantor Gubernur, DPRD Provinsi Gorontalo, serta kantor PT ASKES.

Di DPRD Provinsi Gorontalo, massa yang menuntut dan menyampaikan sikapnya terhadap kondisi dan nasib mereka yang hingga saat ini belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Dalam penyampaiannya, perwakilan FGH menyatakan sikap, yakni, jalankan jaminan kesehatan dan jaminan sosial bagi guru honor, meminta pemerintah untuk menata legalitas formal (penataan SK), karena SK yang bervariasi yaitu SK Gubernur, SK Bupati/Walikota, SK Kepala Dinas, SK Yayasan, dan SK Kepala Sekolah, kemudian, segera diadakan uji kompetensi sehingga kualitas dan kompetensi guru dapat teruji, menaikkan upah guru honor minimal setara UMP provinsi, meminta pemerintah untuk memberikan bea siswa untuk guru yang berpendidikan SLTA, bagi guru honor yang sudah S1 dan S2 di prioritaskan untuk sertifikasi, serta meminta pemerintah untuk segera mengangkat guru honor menjadi CPNS sesuai usia kerja dan kinerja.

Ketua KSPI sekaligus Ketua PGRI Provinsi Gorontalo, Prof Nelson Pomalingo menegaskan, bila pemerintah tidak mendengarkan aspirasi, maka aksi serupa akan dilakukan kembali. "Jika pemerintah tidak mendengar aspirasi kami, kami akan melakukan aksi unjuk rasa dengan melibatkan seluruh guru honor yang berada di Provinsi Gorontalo," tegas Nelson.

Anggota DPRD Provinsi yang dipimpin Wakil Ketua, Hamid Kuna bersama rekan-rekannya secepatnya menindak lanjuti pertemuan dengan pihak terkait, baik dinas, pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dengan melibatkan masa buruh dan FGH. "Kami sangat setuju sekali dan benar-benar kita biacarakan sesegera mungkin," kata Hamid.

Dialog masa dengan aleg deprov kemudian di akhiri dengan penandatanganan seluruh anggota DPRD sebagai bentuk pernyataan sikap untuk mendukung dan memperjuangkan nasib buruh dan guru kepada Pmerintah.(bhc/shs)