Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Whistle Blower
Lembaga Penegak Hukum Sepakat Lindungi Whistle Blower
Tuesday 19 Jul 2011 15:17
 

 
JAKARTA-Sejumlah pimpinan petinggi lembaga penegak hukum di Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai perlindungan untuk peniup peluit (whistle blower). Selain pucuk pimpinan penegak hukum, penandatanganan nota kesepahaman juga dilakukan oleh pihak pemerintah, yakni Menkum HAM Patrialis Akbar dan Menkopolhukam Djoko Suyanto.

Acara yang digagas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerja sama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (19/7). Selain penandatanganan nota kesepahaman, acara ini juga diisi seminar internasional bertema ‘Perlindungan Whistle Blower (Peniup Peluit) Sebagai Justice Collabolator (Pelapor Pelaku)’.

"Dalam draf tersebut, para pimpinan lembaga penegak hukum menyepakati bahwa setiap informasi dari para pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama dengan para penegak hukum merupakan hal penting untuk membantu aparat penegak hukum. Mereka harus mendapat pelindungan secara hukum dan fisik," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Menurut Abdul Haris, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih perlu diperkuat dengan jaminan dan pengaturan lebih lanjut serta mengambil langkah-langkah strategis bersama. Upaya itu untuk memperkuat aktivitas dalam memberikan perlindungan kepada pelapor. Dia juga memperkirakan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait perlindungan wishtle blower dan justice collaborator, bakal selesai pada Desember. Saat ini, draft revisi SKB tengah dikaji tim Kementerian Hukum dan HAM.

"Diharapkan September 2011 ini, draft revisi yang sudah disempurnakan dapat diserahkakan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk lalu dibawa ke pembicaraan dengan Baleg (Badan Legislasi-red) DPR sehingga jadi prioritas UU (Undang-undang) yang dibahas 2012. Presiden sudah memberikan komitmen untuk memprioritaskan UU tersebut," kata Semendawai yang mengungkapkan, dukungan SBY itu disampaikan dalam pertemuan dengan LPSK pada dua minggu lalu.

Dijelaskan pula, SKB merupakan rencana aksi yang disusun menyusul Instruksi Presiden Nomor 9/2011 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyusunan SKB juga melibat institusi-institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, MA dan Kemenkumham. Tidak ketinggalan tentunya LPSK.

LPSK sendiri, kata dia, sudah menerima 213 permohonan perlindungan yang diterimanya. Namun, yang masuk kategori wishtle blower sekitar 30 persen. "Yang mengaku banyak, tapi setelah kami kaji, banyak juga yang tak masuk kategori tersebut. Untuk 2010 lalu, ada 154 permohonan. Sedangkan 2011 ini, sudah masuk 213 dan kurang lebih 30 persen mengaku wishtle blower," tegasnya.

Bagai Pahlawan
Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin A Tumpa menilai, keberadaan whistle blower dalam sebuah kasus bagai seorang pahlawan. Sudah sepatutnya orang yang bekerja sama membongkar sebuah kejahatan mendapat keringanan hukuman, ketika berhadapan dengan pengadilan.

"Ada beberapa alasan mengapa whistle blower perlu dapat keringanan hukuman. Salah satunya karena kesaksian mereka dalam rangka mengungkap sebuah kasus dianggap berjasa dan pahlawan. Keberadaan wishtle blower juga mendorong sesorang untuk mengungkap kejahatan yang terorganisir seperti korupsi dan narkotika yang meresahkan masyarakat," ujar Harifin.

Keberadaan wishtle blower, kata dia, cukup membantu penegak hukum ketika menangani sebuah kasus. Sekalipun, orang yang menjadi peniup pluit itu ternyata juga menjadi bagian dari kejahatan tersebut. "Untuk itu, penegak hukum, Jaksa, Polisi, dan Hakim akan sangat terbantu untuk mencari kebenaran yang sungguh-sungguh pada satu kasus. Kalau ada yang suka rela mengungkap tabir kejahatan, kalaupun mereka bagian kejahatanan itu sendiri tidak masalah, karena keterangan saksi seperti ini sangat penting untuk mencari siapa-siapa yang terlibat," katanya.

Dijelaskan, kesaksian seorang peniup pluit bisa jadi pertimbangan oleh hakim ketika memutuskan hukuman untuk yang bersangkutan, misalnya dengan pemberian Grasi. Pasalnya, untuk pembuktikan sebuah kejahatan yang terorganisir itu bukan hal yang muda. Hal ini bisa menjadi pertimbangan hakim. “Pemberian grasi kepada yang terhukum, akan menjadi pertimbangan MA yang kiranya bisa mendapat perhatian dari Presiden," jelasnya.

Berani Mati
Dalam kesempatan terpisah, pengacara senior Adnan Buyung Nasution mendukung langkah LPSK ini. Bahkan, dia meminta lembaga tersebut harus berani mati untuk melindungi wishtle blower. "Ini harus didukung pemerintah dan LPSK. Kalau perlu harus berani mati melindungan seorang peniup pluit tersebut,” kata Adnan Buyung.

Buyung menilai mantan kliennya, Gayus Tambunan dan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji adalah whistle blower pertama. Tapi sayang, Gayus malah dijadikan korban. Padahal, Gayus telah memberikan informasi namun tidak ditindaklanjuti aparat hukum. "Gayus telah memberikan komitmennya pada saya untuk membongkar korupsi di perpajakan. Sayang sekali semua informasi tidak ditindaklanjuti Satgas, Polisi dan Jaksa, sehingga yang jadi terdakwa hanya Gayus sendiri," tegasnya.

Buyung mengatakan, hal tersebut yang membuat banyak orang mencari selamat. Dengan kondisi ini, belum tentu Gayus dan Susno membuka lagi kasus lainnya. “Ini bukan berarti tidak dihukum, tapi lebih baik ditindaklanjuti pengakuannya itu dulu," ujarnya.(bie)



 
   Berita Terkait > Whistle Blower
 
  Lembaga Penegak Hukum Sepakat Lindungi Whistle Blower
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Anies akan Mampu Melakukan Perubahan dan Perbaikan Pembangunan Bangsa

Polisi Tetapkan 6 Tersangka, Kasus Tragedi Kanjuruhan Malang

Komunitas Bentor Polewali Dukung Firli Bahuri Maju Capres di Pilpres 2024

Tindakan Represif Personel TNI terhadap Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang Bakal Diproses Pidana

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Kapolres Malang dan 9 Komandan Brimob Dicopot dari Jabatannya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2