JAKARTA, Berita HUKUM - Dirjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Irman yang mewakili Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan bahwa larangan mem-foto copy e-KTP hanya ditujukan kepada lembaga dan swasta yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukan kepada masyarakat pemilik e-KTP, dengan demikian berarti masyarakat pemilik e-KTP tidak dilarang mem-foto copy.

“Larangan mem-foto copy e-KTP bagi lembaga pemerintah dan swasta yang melayani masyarakat bukan karena kualitas chip e-KTP rendah atau mudah rusak, karena e-KTP yang diterapkan di Indonesia sudah memenuhi standar International,”jelas Irman saat RDP dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/5).

Larangan tersebut, menurut Irman, bertujuan untuk menghindari atau mencegah kerusakan chip e-KTP dalam jangka waktu panjang, dimana masa berlaku e-KTP direncanakan akan dirubah masa berlakunya dari lima tahun menjadi berlaku seumur hidup melalui perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan mencegah kemungkinan pemalsuan, karena foto copy e-KTP sangat dimungkinkan untuk dipalsukan, mengingat dalam foto copy e-KPT tidak ada lagi chip.(nt/dpr/bhc/rby)