Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Rachmawati Sukarnoputri
Laporan Tidak Dipedulikan, Rachmawati Minta Pimpinan KPK Diganti
Thursday 16 Oct 2014 01:10:50
 

Ilustrasi, Rachmawati Soekarnoputri.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Merasa laporannya tidak dipedulikan, Rachmawati Soekarnoputri meminta agar seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Hal itu disampaikan adik ketua umum PDI Perjuangan, Megawati saat jumpa pers dikediaman Rachmawati Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Ini sudah masuk ranah politis. Laporan saya soal dugaan korupsi Jokowi kok tidak dipedulikan. Saya minta semua pemimpin di KPK agar diganti,” seru Rachmawati, Rabu (15/10).

Front Pelopor Perjuangan yang dipimpinnya dan Progres 98 soal dugaan kepemilikan rekening di luar negeri oleh Jokowi belum ditindaklanjuti KPK, tuding Rachmawati.

Menurut Rachma, merunut akan ucapan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang mengatakan Jokowi tak punya rekening di luar negeri sudah termasuk hal yang dipolitisir.

“Dia, Pandu Praja kok bicara begitu. Harusnya laporan yang masuk itu setelahnya dipelajari dong. Itu kan sebuah klaim verbal tanpa disertai pembuktian dan penyelidikan," sebut Rachmawati pada sejumlah awak media.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memastikan bahwa Jokowi tidak memiliki rekening di luar negeri. Setelah dilakukan penelusuran oleh KPK tak ditemukan rekening bank di luar negeri dengan nama Jokowi.

“Tidak ada itu rekening diluar negeri atas nama Jokowi. Kami sudah menyelidikinya dan tidak ditemukan bukti,” tandas Adnan Pandu, usai meluncurkan bus anti korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/10).(bhc/mnd/mat)



 
   Berita Terkait > Rachmawati Sukarnoputri
 
  Rahmawati Soekarnoputri Pertanyakan Kemerdekaan Indonesia
  Dana Rp 300 Juta dari Rachmawati Bukan untuk Jatuhkan Pemerintahan yang Sah
  Rachmawati Sukarnoputri, Konsolidasi Tokoh Nasional: 'Kembali ke Kiblat Bangsa'
  Rachmawati: Pemerintahan Saat Ini Sudah Liberal Kapitalistik
  Rachmawati Soekarnoputri: Jadi Kemandirian dalam Bidang Ekonomi Itu 'Nonsense'
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan

KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia

Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia

KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2