Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BUMN
LKBN Antara Akan Kawal Pengungkapan Korupsi BUMN
Wednesday 12 Dec 2012 16:06:23
 

Menteri BUMN, Dahlan Iskan (Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara akan mengawal pengungkapan kasus-kasus korupsi di BUMN, baik di pusat dan daerah, sebagai isu pokok yang harus diberantas, karena merupakan kejahatan yang luar biasa.

“LKBN Antara menjadikan ini isu pokok yang harus dikawal dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Dirut LKBN Antara Saiful Hadi dalam pidato pembukaan di Seminar Nasional bertajuk “BUMN dan Kampanye Anti-Korupsi” di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta, Selasa, (11/12).

Menurut dia, BUMN telah menjadi sorotan publik setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkap adanya BUMN yang menjadi “sapi perahan” sejumlah oknum anggota DPR.

“BUMN jadi sorotan. Ada saling serang antara legislatif dan eksekutif yang sangat mencolok di mata publik,” katanya.

Ia mengatakan, Indonesia pada 2012 berada di peringkat 118 dari 176 negara dalam CPI (Indeks Persepsi Korupsi) dengan skor 32. Dari skala 0 — 100, dengan skor 0 berarti sangat korup dan 100 berarti bersih.

Menurut dia, tingginya peringkat Indonesia dalam indeks tersebut menunjukkan masih banyak politisi dan pejabat publik Indonesia yang tersangkut kasus korupsi. “Politisi dan pejabat publik masih banyak yang korupsi,” katanya.

Hal itu, katanya, membuktikan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Dia berharap dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di semua BUMN akan bisa menekan korupsi di perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.

Sementara mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan BUMN rentan korupsi. Ada banyak pihak yang mengintervensi BUMN, di antaranya penguasa, media, oknum LSM, oknum birokrat, kementerian BUMN, oknum anggota DPR, oknum penegak hukum, oknum pemda, dan pihak asing.

Said menambahkan selain penerapan GCG di BUMN, juga diperlukan pemimpin-pemimpin BUMN yang jujur dan bebas korupsi. “Karena kalau pemimpin BUMN tidak bersih, maka dia nggak akan membuat aturan yang bebas korupsi,” katanya, Demikian seperti yang dikutip dari antara.com, pada Rabu (12/12).(ant/bmn/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > BUMN
 
  Pakar Koperasi: Justru Erick Thohir yang Lakukan Pembubaran BUMN
  Kasus Dugaan Korupsi PLN Batubara, Kejati DKI Kumpulkan Data dan Keterangan Sejumlah Pihak
  Legislator Desak Batalkan IPO PT Pertamina Geothermal Energy
  Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo
  Komisi VI Setujui Tambahan PMN 3 BUMN
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2