JAKARTA, Berita HUKUM - Komsi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Pusat, Kamis (5/12) lalu. Didampingi Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK bersama Sekwan Muhammad Ramadhan.

Pada kunjungan tersebut Makmur HAPK menyampaikan keresehannya lantaran jelang akhir Tahun 2019 bahan bakar minyak (BBM) di Kaltim mengalami kelangkaan akibat kuota yang makin menipis. Hal ini menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang di sebagian besar SPBU.

Parahnya, kondisi tersebut sudah berlangsung dua tahun terakhir dan DPRD sudah melakukan upaya penyelesaian di daerah seperti meminta pihak yang berwenang untuk memperketat pengawasan penyaluran BBM hingga meminta penambahan kuota.

"Ini keluhan Pak, masyarakat kami tidak mau tahu, karena merasa Kaltim adalah daerah penghasil minyak, kok malah jadi langka," tutur Makmur dihadapan Komite BPH Migas M Ibnu Fajar.

Diakui Ibnu, kelangkaan BBM yang masuk dalam kategori Jatah BBM Tertentu (JBT) atau BBM berrsubsidi, terjadi hampir disebagian wilayah Indonesia, termasuk Kaltim. Agar kejadian serupa, tidak lagi terulang di Tahun 2020 mendatang, dirinya menyebutkan bahwa BPH Migas, sudah bersurat ke Gubernur Kaltim, untuk segera mengusulkan kebutuhan kuota BBM.

"Tolong ini dicatat Pak, untuk kuota 2020 tolong ditambahkan mengingat kami sudah bersurat ke Gubernur, namun sampai hari ini belum ditanggapi. Usulan ini yang akan kami jadikan acuan untuk kuota BBM Kaltim mendatang," imbuhnya.

Terkait itu, dia menyampaikan pemerintah dan DPR RI sudah bersepakat menetapkan penambahan kuota BBM Nasional sebesar 15,3 juta kilo liter atau sekitar 8 persen, dari jatah BBM nasional pada Tahun 2019 ini. "Jadi, ada peluang kouta BBM di Kaltim nanti akan bertambah," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Makmur menyebut akan memastikan surat usulan yang dimaksud agar segera ditindaklanjuti oleh Gubernur. Dia mengaku akan memastikan melalui berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim agar usulan yang diminta BPH Migas dapat segera diserahkan dalam waktu dekat ini.

Mantan Bupati Berau dua periode tersebut meminta agar BPH Migas juga pro aktif mengawasi distribusi BBM di daerah, "kalau perlu, libatkan putera daerah, banyak yang kompeten kok," sebutnya.(hms8/dprd/bh/gaj)