JAKARTA, Berita HUKUM – Tahun 2012 lalu Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mengumumkan daftar nama-nama kader partai maupun politisi yang terlibat kasus korupsi. Dari semua nama, yang dicantum ICW, sama sekali tidak ada kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun saat dihubungi Abdullah Dahlan menjelaskan memang tidak ada kader PKS di DPR RI yang terlibat kasus korupsi, namun terdapat 1 orang kader PKS yakni Bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba terlibat korupsi.

“Politisi PKS yang dari DPR tidak ada, cuma kader (PKS) yang menjadi kepala daerah ada, yakni Bupati Halmahera artinya tidak bersih juga, tidak seratus persen bersih,” kata Abdullah Dahlan, Koordinator Bidang Politik ICW kepada Pewarta BeritaHUKUM.com.

Sebelumnya kasus tindak pidana korupsi Bupati Halmahera Selatan tersebut statusnya adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tapi setelah keluarnya surat putusan bernomor: 01/Pid.Pra.Tipikor/2012/TTE, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut) diperintahkan untuk membatalkan SP3 sekaligus menetapkan Muhammad Kasuba sebagai tersangka.

Kasus korupsi pengadaan kapal cepat expres 0-1 yang menjerat Bupati Halmahera Selatan, merugikan negara senilai Rp 14,6 miliar. Selain persoalan kapal, Muhammad Kasuba juga diduga terlibat korupsi sejumlah proyek fiktif, yakni dana reboisasi senilai Rp 61 miliar, dana Komdev Rp 2,5 miliar dan dana bencana alam senilai Rp 7 miliar.

Terkait persoalan kader PKS yakni LHI yang diduga terlibat suap dari PT Indoguna Utama terkait izin impor daging sapi, Abdullah menegaskan bahwa dengan adanya malapetaka ini, ICW mengkonfirmasi apa yang dikhawatirkan.

“Dengan kasus yang terungkap ini (suap), mengkonfirmasi apa yang kita khawatirkan sejak awal. Sebenarnya tahun 2013 ini tahun kritis, berpotensi untuk kasus korupsi (bidang) politik juga besar, dengan kejadian ini, mengkonfirmasi apa yang kita khawatirkan, dan disisi lain kasus suap ini menggambarkan bahwa struktur Partai juga bekerja dalam proses penyimpangan kebijakan dalam Kementerian, diindikasikan suap ini ada kaitan dengan kebijakan impor daging,” pungkas Abdullah.(bhc/mdb)