JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon menilai masih minimnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia dalam menjalankan suatu kebijakan keuangan karena itu seringkali kebijakan tumpang tindih antar satu Kementerian dan lembaga.

"Saya belum melihat koordinasi antara Kemenkeu, Bappenas, maupun Bank Indonesia, karena memang apa yang ditemukan Kemenkeu seharusnya dapat ditindak lanjuti oleh Bappenas, maupun Gubernur BI," ujar Nurdin saat Raker Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Agus Martowaradoyo, Gubernur BI Darmin Nasution, dan Menteri Bappenas Armida Alisjahbana, yang dipimpin oleh Ketua komisi XI DPR Emir Moeis, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin, (14/1).

Menurut Nurdin, Gubernur BI telah melaporkan bahwa karena tingginya impor BBM dapat memperbesar defisit transksi berjalan yang berdampak pada beban subsidi di dalam APBN yang akan menimbulkan persepsi negatif mengenai kesinambungan yang menekan nilai tukar rupiah.

"Gubernur BI sudah menyatakan resiko bila tidak dikelola dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, Kemudian pelemahan rupiah sudah memprihatinkan. ini yang harusnya dipaparkan bagaimana solusi kebijakan dari Menteri Bappenas ini," ujar Nurdin.

Dia menambahkan, apakah perlu dibentuk semacam institusi setingkat kementerian untuk menyelesaikan krisis yang ada. "Saya melihat apakah perlu dibentuk lembaga baru dalam menuntaskan persoalan ekonomi," tambahnya.

Menurut Nurdin, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 merupakan hadiah, karena belum ada penguatan seluruh elemen bangsa karena memang kinerja institusinya bagus seperti BI mengendalikan inflasi dan nilai tukar, sementara Kemenkeu bisa menjaga kondisi fiskal yang ada, namun ternyata kendalanya ada di Kementerian lain yang kinerja tidak maksimal," paparnya.(si/dpr/bhc/rby)