JAKARTA, Berita HUKUM - Meskipun ekonomi dunia pada tahun ini diperkirakan hanya akan tumbuh 3,1% dibanding tahun lalu (yoy), ekonomi Indonesia diyakini pada tahun 2013 masih akan bisa tumbuh pada kisaran 5,8% - 5,9%. Hal ini karena pemerintah konsisten melaksanakan reformasi struktural di bidang ekonomi.

“Kunci dari kemampuan Indonesia untuk terus meningkatkan fundamental ekonomi sekaligus meningkatkan daya tahan (resilient) terhadap goncangan ekonomi global adalah reformasi struktural yang terus dilakukan sejak beberapa tahun terakhir,” kata Prof. Firmanzah PhD, Staf Khusus Presiden Indobesia bidang Ekonomi dan Pembangunan, dalam perbincangan di Jakarta, Senin (9/9) pagi.

Firmanzah mengemukakan, seiring dengan trend global, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dirasakan Indonesia. Perlambatan permintaan ekspor komoditas Indonesia dan kebijakan ‘tight-money policies’ sebagai antisipasi gejolak pasar keuangan global akan mengurangi realisasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Walaupun begitu, Firmanzah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 akan berada dalam kisaran 5,8 %-5,9% dan masih tercatat sebagai pertumbuhan tinggi di antara anggota G-20.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu, terdapat empat reformasi struktural yang telah dan sedang dilakukan oleh Indonesia sehingga bisa bertahan di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Pertama, pasca krisis ekonomi 1998, Indonesia menjalankan kebijakan baik fiskal maupun moneter yang mengedepankan macroprudential. “Defisit APBN terhadap PDB di jaga dalam rentan yang aman yaitu di bawah 3 persen. Selain itu, proporsi hutang/PDB juga terus diturunkan dari 56,6 persen pada tahun 2004, menjadi 28,4 persen pada 2009. Saat ini proporsi ini dapat terus ditekan dalam kisaran 24 persen,” papar Firmanzah.

Selain itu, lanjut Firmanzah, pemberian stimulus fiskal selama krisis ekonomi dunia 2008 juga sangat terukur dan sesuai dengan kemampuan negara. Sementara itu kebijakan moneter juga terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan cadangan devisa, penetapan tingkat suku bunga acuan, dan intervensi terukur dalam pengelolaan nilai tukar mata uang rupiah.

Reformasi struktural kedua, menurut Prof. Firmanzah, adalah diimplementasikan strategi ‘keep-buying policies’ yang dilakukan sejak 2004. Strategi ini telah memperkuat struktur pasar domestik. Ketersediaan permintaan dari sisi pasar yang memadai menjadi stimulus bagi bergeraknya dunia usaha di Indonesia.

“Pelaku dunia usaha di Indonesia menikmati excess-demand yang sangat besar. Hal ini mempercepat pemulihan kinerja usaha baik BUMN, swasta nasional, kperasi dan sektor UMKM di Indonesia,” jelas Firmazah sembari menambahkan, saat ini kita memiliki aktor ekonomi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan paska krisis 1998.

Reformasi struktural ketiga, kata Firmanzah, dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menyebutkan, melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pada 2011 menandai orientasi Indonesia untuk lebih menyeimbangkan sisi produksi (supply-side). Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan sektor riil dipercepat pembangunannya untuk meningkatkan konektivitas serta efisiensi jaring produksi nasional.

“Percepatan pembangunan infrastruktur energi, transportasi, fasilitas produksi, serta sarana dan prasarana lainnya telah menjadikan Indonesia sebagai negara berorientasi investasi (investment-oriented country),” kata Firmanzah sembari menambahkan, mobilisasi partisipasi baik melalui anggaran APBN, BUMN serta Swasta dilakukan untuk bersama-sama mengakselerasi pembangunan di enam koridor ekonomi.

Reformasi struktural keempat, lanjut Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu, adalah upaya terus meneruk untuk melakukan perbaikan dari sisi ‘doing-business’ di Indonesia.

Upaya ini dilakukan melalui penataan sistem dan budaya kerja baik di tingkat pusat maupun daerah untuk terus mengurangi ekonomi biaya tinggi (high cost economy) melalui serangkaian program nasional dari mulai reformasi birokrasi, konsistensi dalam pemberantasan korupsi, perbaikan dan penyederhanaan regulasi-prosedur investasi, program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sampai dengan otomatisasi pelayanan publik.

“Keempat reformasi struktural yang secara konsisten kita lakukan selama ini meskipun belum sepenuhnya tuntas, namun telah membuahkan hasil positif,” jelas Firmanzah.

Ia menyebutkan, di tengah gejolak keuangan dunia yang terjadi akhir-akhir ini tidak menyurutkan investasi di Indonesia. Misalnya, BKPM mencatat realisasi investasi semester I-2013 meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Menurut Firmanzah, investor domestik perlahan tapi pasti mampu bersaing dan mengambil porsi yang lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu juga, investasi di luar pulau Jawa juga terus menagalami peningkatan. Investasi di sektor riil dan infrastruktur pada akhirnya dapat menjaga momentum penciptaan lapangan kerja (Job-Creation) dan keamanan-pekerjaan (Job-Security) di Indonesia.

Karena itu, lanjut Firmanzah, tidak berlebihan bila World Economy Forum (WEF) pada Rabu (4/9) lalu,. menaikkan secara tajam peringkat daya saing Indonesia menjadi 38 dari peringkat 50 tahun lalu. Kenaikan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kenaikan peringkat tertinggi untuk daya saingnya, dan mengungguli empat dari lima negara BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, dan Afrika Selatan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, WEF mengidentifikasi 10 dari 12 ukuran penilaian daya saing Indonesia mendapatkan hasil yang meningkat dan membaik. WEF menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia terus membaik seperti peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih, pelabuhan, pembangkit listrik, dan fasilitas lain. Selain itu, WEF menilai kondisi makro ekonomi Indonesia terjaga dengan baik dengan pertumbuhan positif dan stabil. WEF juga mengapresiasi pembangunan Iptek di Indonesia di samping keberhasilan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.

Diakui Staf Khusus Presidan bidang Ekonomi dan Pembangunan itu,sebagian proses percepatan pembangunan masih memerlukan waktu untuk terlihat hasilnya. Namun ia meyakini, pemerintah akan terus mendorong penguatan struktur dan fundamental ekonomi di samping sejumlah program pembangunan yang sedang berjalan.

“Partisipasi, kontribusi dan sinergi dari seluruh elemen bangsa tentunya akan sangat membantu dalam proses pembangunan ini. Dan yang terpenting pengingkatan daya saing nasional dapat terus dilakukan agar Indonesia lebih siap lagi menghadapi persaingan di tingkat global,” pungkas Firmanzah.(skb/bhc/rby)