Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
PBB
Konsep 'Robot Pembunuh' Dibahas di PBB
Saturday 10 May 2014 16:47:30
 

Pendukung perdamaian menyerukan perjanjian internasional yang melarang robot pembunuh.(Foto: Istimewa)
 
JENEWA, Berita HUKUM - Konsep robot pembunuh akan dibahas dalam pertemuan para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa. Dua ahli robot, Prof Ronald Arkin dan Prof Noel Sharkey, akan mendebat soal keberhasilan dan kebutuhan akan robot pembunuh ini.

Pembicaraan berlangsung dalam Konvensi PBB tentang Senjata Konvensional Khusus (CCW).

Laporan diskusi ini akan disampaikan untuk pertama kalinya dalam pertemuan CCW pada November mendatang. Robot pembunuh adalah senjata otomatis yang bisa memilih dan mengunci sasaran tanpa memerlukan intervensi manusia.

Saat ini, robot itu belum diciptakan tetapi kecanggihan teknologi saat ini mampu membuatnya lebih dekat dengan kenyataan. Sejumlah orang yang mendukung diciptakannya robot pembunuh percaya bahwa hukum tentang perang yang ada saat ini sudah mencukup untuk mengatasi risiko yang mungkin muncul, jika robot ini betul-betul dimanfaatkan.

Namun, pihak yang menentang percaya bahwa robot pembunuh adalah ancaman bagi kemanusiaan dan fungsi "membunuh otomatis" harus dilarang.

"Sistem senjata otomatis tidak bisa dijamin untuk memenuhi hukum internasional," kata Prof Sharkey kepada BBC.

"Negara-negara tidak berbicara satu sama lain tentang ini, sehingga memiliki ancaman besar bagi kemanusiaan."

Prof Sharkey adalah anggota dan salah satu pendiri Kampanye Penentang Robot pembunuh dan ketua dari Komite Internasional untuk Kontrol Senjata Robot.(BBC/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > PBB
 
  Kutuk Kekerasan Israel di Huwara Nablus, BKSAP Desak DK PBB Gelar Sidang Darurat
  Sekjen PBB Sebut Dunia Dalam Bahaya, HNW: PBB Jangan Mandul
  Ini Harapan MUI Terpilihnya Kembali Indonesia Anggota Tidak Tetap DK PBB
  Muhammadiyah: Selamat Kepada Pemerintah Atas Terpilihnya Indonesia Anggota Tidak Tetap DK PBB
  Presiden AS, Donald Trump Menuduh PBB Salah Urus
 
ads1

  Berita Utama
Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya

• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2