Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Lampung
Kondisi Way Kambas Sangat Menyedihkan
2017-03-08 06:24:11
 

Tampak Anggota Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi saat kunjungan kerja Komisi X DPR ke Lampung yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra (F-Gerindra).(Foto: sofyan/od)
 
LAMPUNG, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi menilai, kondisi Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai destinasi pariwisata sangat menyedihkan. Pasalnya, selain lokasinya yang cukup jauh, sarana prasarana (sarpras) yang dimiliki kurang memadai.

Demikian dikatakannya usai meninjau TNWK di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, baru-baru ini. Peninjauan ini merupakan salah satu rangkaian kunjungan kerja Komisi X DPR ke Lampung yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra (F-Gerindra). Selama kunjungan, tim kunker didampingi Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim beserta jajaran.

"Kita melihat Way Kambas, kondisinya cukup menyedihkan. Sarana dan prasarana belum memadai. Kenyamanan wisatawan juga masih kurang. Kita mau promosikan, tapi ternyata destinasi pariwisatanya belum siap," nilai Dwita.

Sebagaimana diketahui, Taman Nasional Way Kambas dikenal dengan konservasi dan pusat latihan gajah. Selain itu, juga terdapat konservasi badak sumatera dan ada fasilitas Rhino Sanctuary. Taman Nasional ini terletak 110 km dari Bandar Lampung, dan dapat ditempuh perjalanan darat kurang lebih selama dua jam. Namun sangat disayangkan, akses jalan menuju Way Kambas memang tidak terlalu baik.

Dwita khawatir, jika kondisi ini terus dibiarkan, muncul keengganan wisatawan untuk mengunjungi Way Kambas. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mengembangkan Way Kambas, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membenahi sarpras.

"Mungkin orang akan kapok, karena lokasinya yang jauh, dan yang dilihat kurang memuaskan. Tapi ini harus dikembangkan, karena satwa gajah cuma ada di Way Kambas. Untuk akses, koordinasi juga dengan Kementerian terkait. Termasuk Bupati yang harus koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, karena ini berkaitan dengan Lampung. Mudah-mudahan segera terlaksana perbaikan akses di Way Kambas," papar Dwita.

Namun di sisi lain, Dwita mengapresiasi kepada Bupati yang telah mempromosikan Way Kambas dalam berbagai kegiatan. Ia pun menyarankan agar Pemkab Lamtim dapat mencontoh pengelolaan pariwisata konservasi gajah seperti di Bangkok, Thailand.

"Way Kambas bisa mencontoh di Bangkok, yang mengedepankan pariwisata, namun juga tetap menjaga stabilitas habitat gajah. Dibuat beberapa wilayah saja untuk pariwisata," imbuh politisi F-Gerindra itu.

Selain itu, untuk mendukung sektor pariwisata, Dwita mendorong agar dibangun SMK Pariwisata di Lampung Timur. Sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang siap terjun ke lapangan.

"Semakin berkembangnya pariwisata, tentunya memerlukan SDM yang bersertifikasi di bidang pariwisata. Kalau SMK Pariwisata bisa terlaksana, siswa mengetahui standar operasionalnya, itu akan mendorong sektor pariwisata," harap politisi asal dapil Lampung itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR Sri Meliyana menilai, dalam mengembangkan pariwisata di Lampung Timur, khususnya Way Kambas, tidak hanya melibatkan satu pihak saja. Diperlukan beberapa pihak untuk berpartisipasi mengembangkannya.

"Pariwisata itu seperti makanan, sebelum dihidangkan, harus ada bahan bakunya. Tidak serta merta hutan yang bagus, bisa dijadikan termpat pariwisata. Ada pihak-pihak lain yang ikut menjadikan pariwisata yang siap saji. Siapa pihak-pihak itu, harus ada kerjasama dengan beberapa kementerian," jelas politisi F-Gerindra itu.

Meli menambahkan, sinergi itu meliputi Kementerian Pariwisata sebagai leading sector, dan harus berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Harus ada hasrat yang besar di seluruh Pemerintah, bukan hanya pusat, ataupun daerah saja. Seluruh pihak harus meningkatkannya. Termasuk masyarakat. Kesadaran akan pariwisata di masyarakat juga harus ditingkatkan," imbuh politisi asal dapil Sumatera Selatan itu.

Sementara itu Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim mengatakan, akses jalan menuju Way Kambas merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga Pemkab tidak bisa mengalokasikan anggaranya. Sehingga ia berharap Pemerintah Pusat memberikan perhatian.

"Kami sudah segenap tenaga menggenjot Way Kambas, tapi kalau infrastruktur tidak benahi, orang akan kapok. Padahal antusiasme masyarakat juga cukup tinggi, tapi kami khawatir masyarakat akan lelah, karena jalannya terlalu rusak," khawatir Chusnunia.

Mantan Anggota DPR RI itu menambahkan, selama ini pihaknya sudah mempromosikan Way Kambas dan potensi pariwisata Lampung Timur lainnya, dengan kemampuan yang dimiliki Pemkab. Ia berharap, jika Pemerintah Pusat dan Provinsi juga turun tangan, hal ini akan berdampak positif pada kunjungan wisatawan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami mendesak soal perbaikan infrastruktur. Kalau yang lain, bisa kami cover, seperti mendidik masyarakat untuk sadar wisata. Kalau untuk intervensi pembangunan kita belum bisa. Ini butuh kerja bersama antara Pemkab, Pemprov, hingga Pemerintah Pusat," harap Chusnunia.(sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Lampung
 
  Komisi II: Perbaikan Jalan Diambil Alih Pusat Jadi 'Warning' Bagi Pemprov Lampung
  LBH Awalindo Serahkan Data Dugaan Korupsi Lampung Utara Ke KPK
  Kondisi Way Kambas Sangat Menyedihkan
  Tingkatkan Prestasi Penegakan Hukum di Lampung
  Dalil Pemohon Tidak Terbukti, MK Tolak Permohonan PHPU Lampung
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2