Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pangan
Komisi VI Minta Kemendag Perbaiki Tata Niaga Pangan
2022-03-14 12:28:58
 

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi.(Foto: Eki/nvl)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memperbaiki tata niaga pangan agar kejadian harga pangan melambung tinggi tidak terjadi lagi. Intan percaya jika permasalahan seperti ini harus segera diselesaikan untuk kemaslahatan masyarakat.

"Kemendag harus hadir untuk memperbaiki tata niaga pangan, karena akar permasalahan di hulu ini harus diselesaikan, sehingga rakyat tidak terbebani dari tahun ke tahun," ujar Intan saat dihubungi Parlementaria via sambungan telepon, Jumat (11/3).

Intan juga meminta Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian untuk memetakan kebutuhan pangan data nasional. Baru selanjutnya menilik pasokan domestik yang tersedia untuk mengalokasikan impor bahan pangan yang dibutuhkan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu kemudian meminta kolaborasi antara Bulog (Badan Urusan Logistik), Badan Pangan Nasional, dan BUMN holding pangan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, sehingga distribusi dari principal hingga ke tingkat retail dapat terintegrasi dengan baik.

Di sisi lain, Intan menyoroti eksportir pangan yang ada di Indonesia. Dia berharap eksportir untuk menaati aturan di Indonesia. Menurut legislator dapil Jawa Barat VI itu, eksportir harus tetap bisa memenuhi pasokan pasar dalam negeri, namun jika tidak patuh, maka pemerintah harus berani melakukan tindakan tegas.

"Jika tidak patuh kepada ketentuan regulasi, maka cabut izin usahanya. Sementara, regulasi impor perlu disiapkan dalam waktu dekat, karena memang kita masih ketergantungan kepada bahan pangan impor, sehingga permasalahan ketergantungan impor tidak terus membebani rakyat," tegas Intan.(ndn/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Dua Kali Mangkir Rapat Gabungan, Andi Akmal: DPR Akan Panggil Paksa Mendag
  Komisi VI Minta Kemendag Perbaiki Tata Niaga Pangan
  Harga Kedelai Naik Tajam, Tahu dan Tempe Menghilang di Pasar Selama 3 Hari
  Elly Rachmat Yasin Desak Pemerintah Kendalikan Harga Kedelai
  Harga Pangan Meroket, Komisi IV DPR Tekankan Pemerintah Segera Lakukan Intervensi
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

Anggota DPR Soroti Alokasi PMN Garuda Sebesar Rp7,5 Triliun

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5 Persen

Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2